Jokowi: Pilkada Tidak Kalah Rumit, Masalah DPT, Kecurangan Hat-hati Betul

Presiden Jokowi pada Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada 2024, 20 Agustus 2024 di JCC Jakarta Foto: Dok. Biro Pers Setpres

Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam rapat konsolidasi nasional persiapan Pilkada 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (20/8). Jokowi mengatakan, KPU harus bersiap karena akan segera melaksanakan Pilkada.

Hari pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2024 adalah 27 November. Total 37 provinsi akan menggelar Pilkada. Sementara jumlah pemilu 203 juta.

"Pilkada sebentar lagi akan kita selenggarakan, tidak kalah rumit dibanding Pemilu lalu, ini Pilkada Serentak pertama kali," kata Jokowi.

Ilustrasi KPU. Foto: Embong Salampessy/ANTARA

Jokowi tidak ingin masalah yang terjadi di Pemilu 2024 terulang di Pilkada. MUlai dari masalah daftar pemilih, logistik dan masalah alam.

"Saya ingin tekankan masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi yang terkait pendaftaran pemilu yang tidak akurat, atau data terdaftar ganda, kemudian masalah distribusi logistik, penyimpanannya, kekurangan logistik, hati-hati betul masalah ini," kata Jokowi.

"Kemudian masalah pemungutan suara berkaitan dengan kerusakan alam dan surat suara, gangguan keamanan, harus betul-betul kita perhatikan, sosialisasi sangat penting selain itu masalah penghitungan suara, kesalahan penghitungan jumlah suara baik akibat kesalahan manusia maupun sistem IT yang terjadi," tambah dia.

Pengarahan Presiden RI pada Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada 2024, 20 Agustus 2024 di JCC Jakarta Foto: Dok. Biro Setpres

Jokowi juga menyoroti potensi kecurangan dalam Pilkada. Ia ingin pihak yang melanggar hukum dalam Pilkada mendapat hukuman. Oleh sebab itu, ia mendorong KPU, Bawaslu dan DKPP bersikap proaktif selama Pilkada.

"Juga penting meningkatkan fungsi pengawasan proses pemilu dengan menempatkan pengawas independen, meningkatkan transparansi penghitungan suara dengan menggunakan teknologi realibel, partisipasi masyarakat untuk mencegah kecurangan yang ada dan menghukum pihak yang melakukan pelanggaran," kata Jokowi.

"Tugas ini perlu kerja keras butuh kerja sama, sinergisitas baik KPU Bawaslu dan DKPP dengan berbagai elemen," tutur dia.