Jokowi: Presidential Threshold 20% Beberapa Kali Pemilu Berjalan Baik
PerbesarPengambilan keputusan soal RUU Pemilu akan dilakukan besok di sidang Paripurna DPR. Presiden Joko Widodo berharap agar RUU Pemilu diputuskan dengan presidential threshold 20 persen.
"Ya itu ruangnya di wilayah DPR. Tapi pemerintah dalam hal ini pengajuannya, karena dari pengalaman beberapa kali Pemilu kan sudah 20 persen berjalan baik," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7).
Jokowi juga menyinggung soal parliamentry threshold atau ambang batas parpol untuk bisa masuk parlemen. Pemerintah ingin ada penyederhanaan parpol dengan ambang batas lebih tinggi.
"Ingin ke depan kita semakin sederhana, semakin sederhana. Semakin turun, tetapi kita juga tahu jangan sampai ada partai yang dirugikan. Tapi itu wilayahnya DPR," lanjut Jokowi.
RUU Pemilu menyisakan lima isu krusial yang belum diputuskan. Yaitu sistem pemilu, distric magnitude, parlementary threshold, presidential threshold dan konvensi suara per dapil. Lima isu krusial tersebut telah dikelompokkan menjadi lima paket oleh Pansus.
Paket A: Presidential threshold (20-25%,) parliamentary threshold (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (Saint lague Murni).
Paket B: Presidential threshold (0%,) parliamentary threshold (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (Kuota Hare).
Paket C: Presidential threshold (10-15%,) parliamentary threshold (4%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (Kuota Hare).
Paket D: Presidential threshold (10-15%,) parliamentary threshold (5%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-8 kursi), metode konversi suara (Saint lague Murni).
Paket E: Presidential threshold (20-25%,) parliamentary threshold (3,5%), sistem pemilu (terbuka), alokasi kursi (3-10 kursi), metode konversi suara (Kuota Hare).
Sebagaimana diketahui, pengesahan RUU Pemilu tersandung sulitnya menyepakati presidential treshold. Pemerintah bersama PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura dan PPP setuju 20 persen, Gerindra, Demokrat dan PKS ingin 0 persen, lalu PKB dan PAN ingin 10 persen.