Jokowi: RAPBN 2018 Disusun Secara Realistis dan Kredibel
PerbesarPresiden Joko Widodo hari ini membacakan Pidato Kepresidenan dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Gedung DPR/MPR RI.
Adapun RAPBN 2018 ini merupakan tahun ke empat dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja. Menurut Jokowi, penyusunan anggaran tersebut dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Dalam dua tahun terakhir, kami telah menyusun fondasi yang kuat dengan mereformasi arah pembangunan nasional menjadi lebih produktif, merata, dan berkeadilan," ujar Jokowi di Gedung DPR MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8).
Menurut Jokowi, RAPBN 2018 dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan membuka lapangan pekerjaan.
Jokowi mengatakan, di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, penyusunan RAPBN tahun 2018 harus tetap dilakukan secara realistis, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan, untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan dunia usaha.
"Pada tahun 2017 ini, pemerintah bertekad menjadikan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagai fokus utama pembangunan," katanya.
Ada tiga kebijakan utama yang dirancang pemerintah, yakni pertama redistribusi aset melalui pemberian hak pengelolaan tanah telantar kepada masyarakat, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih produktif, serta legalisasi tanah melalui percepatan sertifikasi tanah-tanah milik rakyat.
Kedua, penguatan akses rakyat untuk mendapatkan modal, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjangkau semakin banyak masyarakat, semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya.
"Ketiga, peningkatan keterampilan masyarakat, melalui program pendidikan kejuruan, serta pendidikan dan pelatihan vokasi secara masif," jelasnya.
Menurut Jokowi di tengah perlambatan pertumbuhan perekonomian global, pelemahan harga komoditas global, dan kondisi geopolitik yang belum sepenuhnya kondusif, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun pada periode 2014-2016, dan naik menjadi 5,01 persen di semester I tahun 2017.
Pada sektor investasi, Jokowi menilai perbaikan pengelolaan anggaran mendorong kepercayaan investor kepada kita. Bank Dunia merilis Indonesia sebagai salah satu negara teratas dalam Top Improvers bagi perbaikan kemudahan berusaha. Peringkat Indonesia naik dari 106 ke 91 dalam laporan Ease of Doing Business 2017.
Selain itu, Jokowi mengatakan lembaga pemeringkat Standard & Poor’s juga menaikkan peringkat surat utang negara Indonesia menjadi peringkat layak investasi. Sebelumnya, Fitch dan Moody’s juga menaikkan outlook untuk peringkat layak investasi surat utang negara Indonesia, dari stabil menjadi positif, seiring dengan stabilitas makro ekonomi dan perbaikan daya tahan perekonomian nasional.
"Dengan pengakuan internasional tersebut, untuk pertama kalinya Indonesia mendapat peringkat layak investasi dari seluruh lembaga pemeringkat kredit utama dunia sejak pasca krisis keuangan Asia tahun 1997," katanya.