Jokowi: RI Dukung Kepemimpinan Raja Yordania Wujudkan Palestina Merdeka

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo mendukung kepemimpinan Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein, dalam upaya mewujudkan perdamaian menuju bangsa Palestina merdeka.

Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia dan Yordania punya posisi yang sama terhadap two-state solution sebagai jalan keluar dari krisis di Jalur Gaza.

Dikutip dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, pada Sabtu (11/11).

Menurut Jokowi, salah satu cara mendukung kepemimpinan Yordania menuju perdamaian dan kemerdekaan Palestina adalah mendorong terobosan politik baru.

"Mendukung upaya King Abdullah mendorong perlunya terobosan politik bagi dimulainya proses perdamaian menuju kemerdekaan Palestina," kata Jokowi di King Abdulaziz International Convention Center (KAICC), Riyadh.

Saat ini, Yordania adalah pemegang tanggung jawab atas situs suci agama Islam dan Kristen di Yerusalem — dalam hal ini, Masjid Al-Aqsa juga berada di bawah pengawasan Yordania. Indonesia, pada gilirannya, merupakan salah satu co-sponsor Resolusi Majelis Umum PBB yang disahkan 27 Oktober lalu di New York, Amerika Serikat.

Resolusi Majelis Umum PBB itu menyerukan diadakannya gencatan senjata, dibukanya bantuan kemanusiaan untuk warga sipil, dan diberikannya perlindungan bagi warga sipil di Jalur Gaza yang sejak 7 Oktober lalu terisolir akibat pengepungan total Israel.

Menurut Kementerian Luar Negeri RI pada Sabtu (28/10), terdapat 120 negara yang memberikan suara mendukung — termasuk negara mayoritas muslim dan Indonesia, 14 menolak, dan 14 abstain.

Dari 14 suara yang menolak, dua di antaranya adalah Israel beserta sekutu dekatnya, Amerika Serikat.