Jokowi: Satu Orang Punya 3 Juta Hektare, Petani Justru Tak Punya Lahan

Presiden Jokowi di Istana Negara (Foto: Wahyu Putro/Antara)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung soal ketimpangan di Indonesia yang dianggap masih mencolok antara si kaya dan si miskin. Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Maluku, Jumat (23/2).

Jokowi menganalogikan, satu orang di Indonesia bisa punya lahan jutaan hektare, namun di sisi lain justru para petani tidak punya lahan. Bahkan masih banyak yang hanya jadi buruh tani.

"Satu orang ada yang pegang 300 ribu hektare, ada yang 3 juta hektare, ada yang 700 ribu hektare. Petani, ada yang tidak memiliki lahan, hanya buruh tani. Yang memiliki pun hanya seperempat hektare. Inilah problem yang harus kita selesaikan, sehingga gini rasio terus bisa kita turunkan," ujar Jokowi.

Untuk diketahui, gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin kecil angkanya, maka semakin baik pemerataan sosial suatu negara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan ketimpangan pengeluaran atau di Indonesia pada September 2016, yakni menjadi 0,394 dibanding Maret 2016 yang mencapai 0,397.

Namun, meskipun indeks gini menurun, ternyata ketimpangan pengeluaran di perkotaan malah tercatat semakin lebar dibandingkan di pedesaan. Mengatasi hal itu, Jokowi mencoba melakukan pemerataan dengan menerapkan berbagai kebijakan di tiga sektor penting.

"Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, tahun 2017 ini sebentar lagi, saya juga sudah diskusi banyak dengan Ketua PP Muhammadiyah Bapak Haedar Nasir, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan," kata Jokowi.

Jokowi merinci, pada tahapan awal pemerintah akan fokus pada tiga sektor penting, yaitu masalah distribusi lahan dengan program reforma agraria dan redistribusi aset, bidang akses keuangan dan permodan, dan peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

Selama ini, kata Jokowi, masyarakat hanya menempati lahan yang tidak memiliki sertifikat. Status ini harus diperjelas. Jokowi mencatat di Indonesia terdapat 106 juta bidang tanah, namun baru 46 juta yang bersertifikat.

"Separuh lebih belum bersertifikat. Artinya rakyat menduduki sebuah lahan tetapi status hukumnya tidak ada. Rakyat yang tadinya enggak punya apa-apa, diberikan hak legal, status legal, atas lahan yang mereka duduki menjadi seorang pemilik. Inilah tujuan reforma agraria dan juga redistribusi aset," ujarnya.