Jokowi Sebut FPI Bisa Dilarang, Menhan Loyal Apa Pun Keputusannya

Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu memberi sambutan di silaturahmi purnawirawan TNI, Jakarta, Senin (29/7). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Eksistensi Front Pembela Islam (FPI) di ujung tanduk. Presiden Joko Widodo menyebut izin FPI di Kemendagri bisa saja tidak diperpanjang jika ormas tersebut memiliki ideologi yang tidak sejalan dengan arah bangsa.

Terkait hal itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendukung apapun yang diputuskan presiden Jokowi. Sebagai menteri, dirinya harus loyal kepada presiden.

“Itu kan keputusan presiden (soal pelarangan FPI). Apapun keputusan presiden kita harus loyal,” ujarnya saat ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara, Yogyakarta, Selasa (30/7).

Ryamizard juga menjelaskan, pernyataan yang dilontarkan presiden tentu sudah melalui sejumlah pertimbangan. Nantinya, keputusan apa yang diambil dia berharap itulah yang terbaik.

“Tentunya presiden dengan pertimbangan-pertimbangan. Ya Mudah-mudahan baiklah keputusannya untuk kedua pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo turut bicara soal eksistensi Front Pembela Islam (FPI) yang saat ini masih memproses perpanjangan izin di Kemendagri. Dalam wawancara dengan Associated Press (AP), Jokowi menyebut pemerintah bisa saja melarang FPI.

"Tentu saja, itu sangat mungkin (melarang) jika pemerintah mengkaji dari sudut pandang keamanan keamanan dan ideologi mereka tidak sejalan dengan arah bangsa," kata Jokowi saat ditanya kemungkinan melarang FPI dalam wawancara khusus dengan AP, Sabtu (27/7).

Meski demikian, Jokowi juga menyatakan siap untuk bekerja sama dengan ormas Islam itu. Hanya saja, dia menekankan kerja sama bakal terjalin jika FPI tidak melanggar prinsip yang dibentuk para founding father Indonesia, termasuk soal toleransi antar umat beragama.

"Kalau ada organisasi yang mengancam ideologi bangsa, saya tidak akan kompromi," sebutnya.