Jokowi Sempat Malu Cuma RI yang Belum Jadi Anggota Penuh FATF di G20

Presiden Jokowi di Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (APU PPT) Selasa (17/4/2024) Foto: Nadia Riso/kumparan

Presiden Jokowi mengungkapkan apresiasinya kepada PPATK dan kementerian/lembaga terkait karena Indonesia berhasil menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF). Indonesia akhirnya menjadi anggota penuh pada Oktober 2023.

Jokowi kemudian bercerita, Indonesia sempat menjadi satu-satunya negara anggota G20 yang belum mendapat keanggotaan penuh di FATF.

"Kadang saya juga melihat itu malu. Karena di keanggotaan G20 yang belum masuk tinggal kita saja. Yang lain sudah diterima sebagai anggota penuh FATF. Sehingga ini memang kita harus, harus, harus tepuk tangan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4).

Menurut Jokowi, ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi, koordinasi, dan implementasi di lapangan terhadap kegiatan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

"Saya berharap keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU sehingga kredibilitas ekonomi kita menjadi meningkat, kemudian juga persepsi mengenai sistem keuangan kita juga semakin baik, semakin positif," tuturnya.

Presiden Jokowi di Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (APU PPT) Selasa (17/4/2024) Foto: Nadia Riso/kumparan

Jokowi menyebut, reputasi dan penilaian dunia internasional menjadi penting khususnya jika ingin mengajak investor berinvestasi di Indonesia.

"Ini penting sekali. Dan akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, Jokowi meminta PPATK mengambil 2-3 langkah lebih maju dalam menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU). Apalagi, pelaku TPPU kini memanfaatkan teknologi dalam melancarkan aksinya.

"Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai. Seperti crypto currency, NFT, aktivitas pasar, electronic money, AI yang digunakan untuk automasi transaksi, dan lain-lain karena teknologi sangat cepat sekali berubah. Bahkan data Crypto Crime Report mengumumkan ada indikasi pencucian uang melalui aset crypto ini sebesar 8,6 miliar dolar AS di tahun 2022. Ini setara dengan Rp 139 triliun secara global. Sangat besar sekali," jelasnya.

"Ini artinya pelaku TPPU terus menerus mencari cara-cara baru. Nah ini kita tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah canggih, tidak boleh jadul, tidak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat. Harus di depan mereka kalau enggak kita akan ketinggalan terus," pungkasnya.

Merujuk situs PPATK, FATF adalah organisasi internasional yang fokus kepada upaya global pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.