Jokowi soal China di Natuna: Tak Ada Tawar-menawar soal Kedaulatan

Presiden Joko Widodo saat meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur, Sabtu (21/12). Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait kapal nelayan asing dan kapal Coast Guard China yang memasuki perairan Natuna Utara.

Jokowi menegaskan, soal kedaulatan tak ada tawar-menawar. Hingga saat ini Natuna masih menjadi bagian dari NKRI.

"Yang berkaitan dengan Natuna. Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik. Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (6/1).

China enggan pergi dari perairan Natuna karena mengklaim bahwa perairan itu merupakan bagian dari nine-dashed line.

Nama Laut China Selatan kerap dilekatkan kepada klaim nine-dash line milik China yang melampaui wilayah beberapa negara. Nine-dash line merupakan wilayah perairan yang diklaim China mulai dari Provinsi Hainan hingga Laut Natuna.

Presiden Joko Widodo pada peresmian gelaran UMKM Export Brilian Preneur di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (20/12). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menlu Retno Marsudi sudah mengirimkan nota protes ke China terkait persoalan ini.

Menkopolhukam Mahfud MD mengambil langkah lainnya yakni mengirim 120 nelayan pantura Jawa ke Natuna.

Hal ini dilakukan guna menunjukkan bahwa ada kehidupan berkelanjutan di Natuna bahwa Natuna adalah bagian dari NKRI.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana meneaskan, kapal Coast Guard China tersebut tidak melanggar atau memasuki kawasan kedaulatan Indonesia karena kapal tersebut hanya masuk ke kawasan ZEE.

"Sejumlah kejadian menunjukkan Coast Guard China dan kapal-kapal nelayan China memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna Utara. Untuk diketahu, keberadaan ZEE tidak berada di Laut Teritorial, melainkan di Laut Lepas (High Seas). Di Laut Lepas tidak dikenal konsep kedaulatan negara dan karenanya negara tidak boleh melakukan penegakan kedaulatan," ungkap Hikmahanto dalam keterangan tertulis, Senin (6/1).