Jokowi soal Rencana Prabowo Bentuk Zaken Kabinet: Bagus Sekali

21 September 2024 18:06 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI-Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024). Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI-Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9/2024). Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Jokowi merespons rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk zaken kabinet. Menurut Jokowi hal itu sangat bagus sekali.
ADVERTISEMENT
"Bagus sekali, karena memang kabinet yang bekerja, kabinet yang nanti setelah dilantik segera bergerak bekerja," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/9).
Menurut Jokowi, kabinet macam itu tidak perlu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu dan bisa langsung bekerja.
Di samping itu, Jokowi juga menyinggung soal jumlah menteri dalam kabinet Prabowo yang diprediksi akan berjumlah banyak. Menurutnya, itu semua merupakan hak dari presiden.
"Itu hak prerogatif presiden terpilih," kata Jokowi.
Hal tersebut termasuk untuk menentukan siapa saja yang akan mengisi kabinet tersebut. Termasuk jika nanti PDIP masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran.
"Ditanyakan kepada presiden terpilih (jika nanti PDIP masuk kabinet). Kewenangan itu hak prerogatif presiden," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Soal zaken kabinet ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani pada Senin (9/9) lalu. Menurutnya, Prabowo ingin komposisi kabinet diisi oleh orang-orang profesional.
Zaken kabinet adalah jenis kabinet pemerintahan di mana anggotanya dipilih berdasarkan keahlian dan kompetensi mereka. Bukan karena afiliasi politik.