Jokowi Sudah Kantongi Nama Calon Dewas KPK

10 Desember 2019 12:52 WIB
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo memberi sambutan di acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo memberi sambutan di acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi sejumlah nama calon untuk mengisi posisi Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Namun Eks Gubernur DKI Jakarta itu belum mau mengumumkan siapa saja calon tersebut.
ADVERTISEMENT
"Sudah, tapi belum (diumumkan)," kata Jokowi singkat di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12).
Presiden Joko Widodo. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Dewas KPK diatur dalam UU nomor 19 tahun 2019 yang merupakan UU versi revisi. Posisi Dewas itu menggantikan Dewan Penasihat KPK.
Untuk periode pertama, Dewas akan langsung dipilih presiden. Sementara untuk periode selanjutnya, pemilihan dilakukan melalui panitia seleksi, seperti pemilihan pimpinan KPK.
Untuk Dewas periode 2019-2023, pelantikannya akan bersamaan dengan pimpinan KPK pada 21 Desember 2019.
Jokowi sebelumnya menyebut dalam proses penyaringan nama-nama Dewan Pengawas KPK, pemerintah ingin nama-nama yang nantinya dipilih benar-benar memiliki rekam jejak dan integritas yang baik.
"(Selain itu) memiliki pengalaman di bidang hukum pidana, juga mungkin yang berkaitan dengan audit pemeriksaan untuk sebuah pengelolaan keuangan yang penting," Kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).
ADVERTISEMENT
"Ini masih proses berjalan. Kita masih (penyaringan), tanggal 20-an (dilantik) kan," lanjutnya.
Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, menyatakan Jokowi tak akan memilih sosok yang masih aktif sebagai penegak hukum. Meski dalam Pasal 69A ayat (2) UU KPK yang baru, dimungkinkan memilih penegak hukum aktif, asalkan berpengalaman minimal 15 tahun.
Paling tidak, lanjut Fadjroel, Jokowi akan memilih pensiunan penegak hukum.