Jokowi Terbitkan PP soal Hak Anak yang Jadi Korban atau Saksi Tindak Pidana

Presiden Jokowi memimpin ratas melalui sambungan video di Istana Negara, Jakarta. Foto: Dok. Biro Pers Setpres

Presiden Jokowi menerbitkan PP Nomor 75 Tahun 2020. PP itu mengatur soal hak anak yang menjadi korban atau saksi suatu tindak pidana.

PP ini diterbitkan sebagai turunan dari Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Terdapat 18 pasal yang termuat dalam PP ini.

Dalam PP, disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana ialah, "anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana".

Ilustrasi anak alami cedera kepala. Foto: Shutter Stock

Sementara anak yang menjadi saksi tindak pidana ialah, "anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri".

Pasal 2 PP itu menyebutkan anak yang menjadi korban atau saksi berhak atas:

a. Upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b. Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Untuk Rehabilitasi Medis atau Sosial dapat diajukan atas permintaan orang tua, wali, keluarga, atau pihak terkait berdasarkan laporan sosial.

Sementara untuk Jaminan Keselamatan, meliputi beberapa hal. Termasuk perlindungan, kerahasiaan identitas, hingga pengurusan identitas baru.

Dalam memberikan Jaminan Keselamatan, LPSK dapat bekerja sama dengan Polri atau lembaga lain terkait.

PP ini diteken Presiden Jokowi pada 6 Juli 2020 dan diundangkan pada hari yang sama.

Berikut isi lengkap PP tersebut: