Jokowi Tidak Pernah Hadiri Sidang PBB, Apa Dampaknya?

Joko Widodo (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Joko Widodo tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB sejak dilantik Presiden Indonesia pada 2014 lalu. Absen pada tiga Sidang Umum PBB, Jokowi menunjuk Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai penggantinya berpidato di mimbar terhormat.

Menurut juru bicara kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo Jokowi sekali lagi tidak menghadiri Sidang Umum PBB karena ada agenda di dalam negeri. Selain itu menurut Johan, pemerintahan ini satu kesatuan antara Jokowi dan JK, tidak masalah jika salah satu dari mereka yang menghadirinya.

"Siapa pun yang bicara itu mewakili Pemerintah RI, tidak ada masalah," kata Johan kepada kumparan, Jumat (22/9).

Hal yang sama dituturkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Dia mengatakan tidak masalah presiden tidak bisa hadir, dan diwakili wapresnya. Bahkan, kata Meutya, dirinya pernah juga mewakili Indonesia ketika bicara soal isu embargo Kuba di PBB.

Artinya tidak melulu harus presiden dan wapres yang hadir. Wapres hadir tahun ini menurut Meutya karena ada agenda yang jadi kepentingan Indonesia, yaitu mencalonkan di Dewan Keamanan PBB.

"Jadi pada prinsipnya bisa diwakilkan kepada siapa saja. Beberapa negara bahkan menlunya yang bicara. Menurut saya, ini hal yang wajar," ujar Meutya dalam wawancara dengan kumparan.

"Tidak semua presiden hadir. Kecuali ada hal yang sangat genting, biasanya diwakilkan," lanjut dia lagi.

Jusuf kalla di PBB (Foto: Reuters / Eduardo Munoz)

Sidang Umum PBB digelar setiap bulan September di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Seluruh pemimpin negara anggota PBB diundang untuk berbicara di panggung dunia ini.

Beberapa pemimpin negara getol sekali menghadiri sidang ini untuk menyuarakan pandangan negaranya. Salah satunya adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tidak pernah absen menghujat Iran dan meminta dukungan Amerika Serikat di mimbar Sidang Umum PBB.

Tahun ini Jusuf Kalla menyuarakan kepedulian terhadap penderitaan etnis Muslim Rohingya di Myanmar dan perdamaian dunia.

Memang tidak semua pemimpin negara menghadiri Sidang Umum PBB. Selain Jokowi ada Presiden Rusia Vladimir Putin, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga tidak datang.

Namun Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, menyayangkan ketidakhadiran Jokowi dalam ajang itu. Menurut Abdul, Sidang Umum PBB akan jadi peluang yang baik bagi Jokowi untuk bersosialisasi dengan para pemimpin dunia lainnya.

Memang hasil Sidang Umum PBB tidak mengikat negara anggotanya dan dianggap tidak terlalu berdampak besar. Tapi di sela Sidang Umum itu ada kerja lobi antara negara demi kepentingan nasional mereka.

"Peluang kita bersosialisasi dengan pimpinan negara yang lain jadi hilang. Peluang kita untuk untuk melobi itu berbeda jika yang lobi adalah presiden dan wakil presiden," kata Abdul.

"Jokowi bisa menggalang kekuatan PBB untuk isu Rohingya jika dia datang. Itu yang saya harapkan," lanjut dia.

Jusuf Kalla di PBB (Foto: Reuters/Eduardo Munoz)

Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan Jokowi memiliki kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Juwana, SBY adalah tipe presiden yang melihat keluar dan senang dengan masalah di luar negeri. Sedangkan Jokowi lebih fokus pada kebijakan di dalam negeri. "Dan sikap SBY ini mendapatan apresiasi dari dunia," kata Hikmahanto.

Hikmahanto tidak menganggap kehadiran Jokowi di panggung PBB adalah sesuatu yang genting, apalagi jika ada kesibukan di dalam negeri. Jokowi juga tidak melulu absen di acara internasional, dia selalu hadir pada pertemuan G20, contohnya.

Namun Hikmahanto berharap sekali-kali Jokowi bisa menghadiri Sidang PBB. Pasalnya Jokowi bisa menekankan kepentingan Indonesia di Sidang Umum PBB.

"Kita berharap dalam masa kepemimpinan Jokowi ini beliau bisa hadir walau hanya sekali," kata Hikmahanto.