Jokowi Tinjau Pemberian BLT BBM di Lampung: Jangan Dibelikan Handphone

Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Lampung, Sabtu (3/9/2022) Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi meninjau langsung pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM di Provinsi Lampung. Beberapa hari terakhir, Jokowi sudah meninjau pembagian di Provinsi Papua dan Provinsi Maluku.

Saat tiba di Kantor Pos Bandar Lampung, Jokowi bersama Ibu Negara, Iriana, disambut Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi, Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Heri Kris, dan Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Tonggo Marbun.

Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Lampung, Sabtu (3/9/2022) Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi sempat menyapa penerima BLT BBM sebelum masuk ke kantor pos. Dia berpesan agar BLT itu tak dibelikan telepon genggam.

"Ingat ya, uangnya jangan dibelikan handphone," kata Jokowi, Sabtu (3/9).

Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Lampung, Sabtu (3/9/2022) Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Usai menyaksikan proses pemberian BLT BBM, Jokowi mengatakan proses penyaluran BLT BBM sudah berjalan dengan baik.

“Sudah berjalan dengan baik, utamanya yang di dalam tadi, sistemnya berjalan bagus,” kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo meninjau langsung pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Lampung, Sabtu (3/9/2022) Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Sementara itu terkait kenaikan BBM, Jokowi menyampaikan bahwa hasil kalkulasi dan perhitungan telah diterima pada Jumat (2/9). Menurut dia, keputusan segera diambil.

“Tinggal ini kita putuskan,” tutup Jokowi.

Tampak hadir menyertai Jokowi dan Ibu Iriana, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.