Jokowi Titip Sertifikasi Tanah ke Presiden Baru

Presiden Joko Widodo di acara penyerahan sertipikat tanah di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (30/4/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

Presiden Jokowi menyerahkan 10.300 sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat di Banyuwangi. Jokowi menyinggung masyarakat di Banyuwangi sudah sejak 1938 tidak memiliki sertifikat tanah.

"Udah 80 tahun enggak pegang sertifikat. Kalau seseorang punya lahan tapi enggak punya sertifikat, kalau terjadi sengketa kalah, penjenengan pasti kalah," kata Jokowi dalam sambutannya, Selasa (30/4).

Masalah tanah, lanjut Jokowi, sudah selama 10 tahun dia urus. Sebab, setiap kali kunjungan ke desa atau kampung permasalahan yang paling sering diadukan adalah masalah tanah.

"Karena opo? Penjenengan mboten pegang yang namanya sertifikat. Setelah saya cek di BPN benar. Dari 126 juta yang harusnya lahan-lahan itu pegang sertifikat pegang baru 46 juta. Berarti masih 80 juta yang belum pegang. 80 juta seluruh Indonesia belum pegang sertifikat," ungkapnya.

Supaya 80 juta masyarakat bisa memegang sertifikat, Jokowi sempat bertanya kepada Kementerian ATR/BPN berapa sertifikat yang bisa dikeluarkan dalam satu tahun. Nyatanya, Kementerian ATR/BPN hanya bisa mengeluarkan 500 ribu sertifikat per tahun.

"Berarti penjenengan nunggu kalo 80 juta setahun 500 ribu berarti penjenengan nunggu 160 tahun. Siapa yang mau nunggu 160 tahun maju saya beri sepeda. 160 tahun saya kaget juga. Wah, ini enggak bisa ini," ujarnya.

Presiden Joko Widodo di acara penyerahan sertipikat tanah di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (30/4/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

Jokowi pun meminta Kementerian ATR/BPN dengan cara apa pun bisa menyerahkan lebih dari 10 juta sertifikat dalam setahun. Jokowi mengaku bersyukur hal itu bisa dilakukan, apalagi dengan sistem sertifikat elektronik seperti saat ini.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan agar 126 juta sertifikat dapat selesai tahun ini. Kalaupun tidak selesai di tahun ini, Jokowi mengatakan ada pemerintahan selanjutnya yang dapat melanjutkan.

"Kalau enggak meleset-meleset, ya, tahun depanlah. Presiden baru nanti biar ngurus sisa sedikit. Paling-paling tinggal sisanya mungkin 3 juta atau 6 juta paling rampung tahun depan. Syukur-syukur bisa rampung tahun ini semua. Karena menterinya masih muda," tuturnya.

Terakhir, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk menggunakan sertifikat tanahnya sebagai agunan atau jaminan ke bank. Asalkan uangnya dipakai untuk modal usaha, bukan untuk dibelanjakan barang konsumtif.

"Jangan sekali-kali dipakai untuk beli barang-barang konsumsi entah sepeda motor, entah TV, entah kulkas. Kalau sudah dapat jangan dulu dibelikan barang-barang seperti itu. Kalau sudah kita berusaha, dapat untung ditabung silakan. Mau beli kulkas baru silakan, beli TV gede silakan, mau beli sepeda motor silakan, mau beli mobil gede silakan. Tapi dari keuntungan bukan dari uang pokok pinjaman dibelikan. Saya titip itu," pungkasnya.