kumparan
16 Agustus 2019 9:29

Jokowi: UU yang Sulitkan Rakyat Harus Kita Bongkar

SIDANG TAHUNAN MPR DAN PIDATO KENEGARAAN, Jokowi
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berjalan bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) setibanya di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi terhadap sinergitas pemerintah dengan DPR yang telah menyelesaikan 15 Rancangan Undang-Undang sepanjang Agustus 2018 - Juli 2019.
ADVERTISEMENT
RUU tersebut antara lain di bidang perjanjian kerja sama internasional, penyelenggaraan haji, kesehatan, hingga pengetahuan dan teknologi.
Menurut Jokowi, di luar capaian bidang legislasi itu, ia berharap ada dukungan dari DPR untuk mereformasi perundang-undangan. Yakni dengan menyatukan undang-undang yang saling bertabrakan.
"Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus kita selaraskan. Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus kita bongkar. Undang-undang yang menghambat lompatan kemajuan harus kita ubah," kata Jokowi dalam pidato kenegaraannya di ruang sidang paripurna DPR, Jakarta, Jumat (16/8).
Selain fungsi legislasi, DPR dalam fungsi anggaran, telah menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak taun 2018. Serta, menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019. Begitu juga capaian dalam fungsi pengawasan disinggung Jokowi.
Joko  Widodo, piato kenegaraan
Presiden RI, Ir. Joko Widodo memberikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR di Jakarta (16/8/2018). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
"Telah membentuk delapan Tim Pengawas, satu Panitia Angket, dan 35 Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan. Salah satunya yaitu Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, guna memastikan penyelenggaraan Pemilu makin berkualitas di masa-masa yang akan datang. DPR telah membentuk sejumlah tim khusus untuk mengawasi jalannya pemerintahan," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Di tahun 2019, DPR juga telah menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia.
Salah satunya saat DPR menjadi tuan rumah Forum Parlemen Dunia tentang Pembangunan berkelanjutan.
"DPR juga terus menjalankan misi diplomasi parlemen, baik secara bilateral maupun multilateral, melalui partisipasi aktif di forum-forum antarparlemen di tingkat regional dan global," tutup Jokowi.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan