Jokpro 2024 Dorong Jokowi 3 Periode

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (1/1/2020). Foto: Dok. Agus Suparto

Gelaran Pilpres 2024 masih 3 tahun lagi, namun tensi politik sudah mulai memanas. Mulai dari munculnya berbagai bursa capres hingga upaya membuat Jokowi memimpin Indonesia 3 periode.

Gagasan menjadikan Jokowi sebagai presiden 3 periode salah satunya datang dari kelompok relawan pendukung Jokowi-Prabowo 2024. Mereka mendukung Jokowi kembali maju di Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Kelompok tersebut mengadakan syukuran di Jakarta Selatan, Sabtu (19/6). Direktur Eksekutif Indo Barometer yang merupakan penggagas Jokowi-Prabowo 2024, M Qodari, mengatakan kegiatan ini bukanlah deklarasi relawan Jokpro 2024.

"Ini memang bukan acara deklarasi teman-teman, makanya enggak ada umbul-umbul, bendera, ini cuma buat halalbihalal tadinya," kata Qodari.

Qodari mengatakan Jokowi memiliki banyak relawan di seluruh Indonesia. Dia menceritakan terbentuknya relawan Jokpro 2024 karena kesamaan pikiran bahwa sosok Jokowi masih diperlukan.

Syukuran kelompok relawan jokowi-prabowo 2024. Foto: You Tube Naremax

Dia pun berpandangan pikiran agar Jokowi 3 periode menjadi gagasan di mayoritas masyarakat Indonesia. Ia pun menyerahkan nasib Jokpro ke depan di tangan para relawan yang bergabung.

Sementara Ketum Jokpro 2024, Baron Danardono, mengatakan kelompoknya baru akan dideklarasikan 5 bulan lagi usai relawan terbentuk di 34 provinsi.

"Insyaallah lima bulan atau empat bulan lagi, kita bisa jumpa dalam acara deklarasi ketika Jokpro sudah ada di 34 provinsi dan kurang lebih 300 kabupaten kota, baru kita deklarasi," kata Baron.

Baron mengatakan, banyak masyarakat yang memiliki keinginan agar Jokowi memimpin Indonesia selama 3 periode. Namun menurut Baron, masyarakat menganggap amandemen UUD merupakan sesuatu yang tabu.

Syukuran kelompok relawan jokowi-prabowo 2024. Foto: You Tube Naremax

Sehingga Jokpro akan berusaha untuk menjaring dan meyakinkan masyarakat.

"Memang ternyata animo mereka itu besar. Cuma mereka berpikir bahwa mengubah konstitusi adalah hal yang tabu. Padahal itu diizinkan oleh konstitusi juga. Dengan saudara Sekjen kami akan bekerja semaksimal mungkin. Secepatnya bisa menjaring mereka," ujarnya.

Sekjen Jokpro 2024, Timothy Ivan Triyono, sependapat bahwa Jokowi perlu melanjutkan kepemimpinannya. Menurut dia, jika Indonesia dipimpin sosok lain, pembangunan tidak akan berjalan maksimal. Selain itu, polarisasi juga akan terbentuk secara ekstrem di 2024.

"Jadi artinya Pak Jokowi harus 3 periode. Pak Jokowi harus dipasangkan dengan Pak Prabowo. Setuju ini untuk mencegah polarisasi ekstrem," ujar Timothy.

Komentar Istana dan JoMan soal Dorongan Jokowi 3 Periode

Komisaris Utama Adhi Karya Fadjroel Rahman memberikan keterangan pers usai bertemu Jokowi. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Di sisi lain, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman, mengatakan Jokowi tegak lurus mengikuti UUD 1945. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

"Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998," kata Fadjroel dalam keterangannya, Sabtu (19/6).

Fadjroel mengatakan, penolakan Jokowi terhadap rencana presiden 3 periode disampaikan setidaknya dua kali di depan publik.

Sementara itu Ketua JoMan yang merupakan relawan Jokowi, Immanuel Ebenezer atau Noel, mengatakan wacana 3 periode berbahaya dan menyesatkan di Pilpres 2024 untuk melanggengkan kekuasaan.

"Pertama soal wacana 3 periode, sebagai wacana dalam alam demokrasi itu enggak masalah karena wacana gagasan dan ide enggak masalah. Yang berbahaya dan menjadi bencana ketika ini dipraktikkan buat kekuasaan 2024," kata Noel.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berjalan bersama calon presiden nomor urut 01 Jokowi saat acara Deklarasi Pemilu Damai, Jakarta, Minggu (23/9). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Dia menyebut sebagai salah satu aktor yang di zaman orba, dia ikut berjuang membatasi kekuasaan presiden. Karena itu, sebagai relawan Jokowi yang setia sebaiknya wacana itu ditolak.

"Kedua, karena saya sebagai aktor dan pelaku waktu melawan orde baru adalah satu perjuangan kita adalah membatasi kekuasaan eksekutif tertinggi yaitu presiden. dan ketiga, wacana sesat ini menurut pandangan kami layak untuk ditolak, jadi ini wacana sesat," ujarnya.

"Karena kita sama-sama tahu yang namanya kekuasaan itu adalah candu. Candu untuk jaringannya, candu untuk orang sekelilingnya, candu juga untuk para koruptor untuk melakukan perampokan-perampokan kekayaan bangsa ini. Jadi menurut saya dan pandangan saya tetap, saya sebagai pendukung Jokowi, menolak gagasan sesat ini," tutup Noel.