Jokpro 2024 soal Wacana Jokowi 3 Periode Disebut Sesat: Jangan Disamakan Orba

19 Juni 2021 19:49 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menhan Prabowo Subianto usai meninjau kapal selam di hanggar PT PAL Indonesia di Surabaya, Rabu (2/6/2021). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menhan Prabowo Subianto usai meninjau kapal selam di hanggar PT PAL Indonesia di Surabaya, Rabu (2/6/2021). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Presiden Jokowi diusulkan maju dalam Pilpres 2024 bersama Menhan Prabowo Subianto oleh kelompok relawan yang mengatasnamakan Sekretariat Nasional Jokpro (Jokowi-Prabowo) 2024. Namun wacana Jokowi 3 periode ini dianggap berbahaya dan sesat.
ADVERTISEMENT
Hal itu disampaikan Ketua JoMan yang juga merupakan relawan Jokowi, Immanuel Ebenezer atau Noel.
Menanggapi pernyataan Noel itu, Penasihat Jokpro 2024, M. Qodari, merasa ada salah pemahaman dari Noel terkait wacana yang sampaikan ke publik ini.
Dia menyebut penambahan masa jabatan Jokowi ini berbeda dengan kondisi saat orde baru (orba) yang tanpa batas. Dia menyebut Jokowi hanya diharapkan menjabat selama 3 periode saja.
"Pertama, menurut saya yang sesat itu Bang Immanuel (Noel) cuma ya pertama salah baca wacana. Kita bukan tidak membatasi kekuasaan tetap ada pembatasan kan cuma 3 periode enggak bisa disamakan dengan orba, orba itu enggak ada pembatasan," kata Qodari, Sabtu (19/6).
Pengamat Politik Indo Barometer, M Qodari Foto: Kevin Kurnianto/kumparan
Selain itu, menurut dia, permasalahan Indonesia yang krusial saat ini adalah polarisasi masyarakat saat perhelatan Pilpres. Dia berpandangan demokrasi Indonesia saat ini tengah baik-baik saja.
ADVERTISEMENT
"Kedua, beliau salah baca situasi masalah terbesar sekarang ini adalah polarisasi pembelahan di masyarakat di mana-mana di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia, tapi terutama di Indonesia, karena masyarakat kita beragam dan banyak petualang politik aliran," kata dia.
"Jadi sebetulnya sih ya kalau dibilang masalah sekarang demokrasi, ya enggak lah sekarang kan sudah demorkatis. Masalah sekarang bukan demokrasi tapi polarisasi. Sekarang udah enggak bisa disamakan dengan orde baru sekarang multi partai, KPU independen, kekuasaan sudah bergeser dari pusat ke daerah, DPR kuat," lanjut Qodari.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Gedung Agung Yogyakarta, Rabu (1/1/2020). Foto: Dok. Agus Suparto
Karena itu, Qodari menyebut duet Jokowi-Prabowo merupakan solusi terbaik untuk mengatasi polarisasi.
"Kami sih dengan konsen isunya adalah polarisasi haris dicarikan solusinya, solusinya Jokowi Prabowo karena akan menutup ruang bagi pihak-pihak yang mau memanipulasi kedua calon ini atau kedua tokoh ini," tandas dia.
ADVERTISEMENT