JokPro Masih Yakin Ada Amandemen UUD: Jokowi Satu Periode Lagi

Jokowi bersama Prabowo dalam acara peresmian tugu api semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam di Lapangan Bela Negara Kemhan, Jakarta. Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pendukung pasangan Jokowi dan Prabowo Subianto, JokPro 2024, terus mendorong amandemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden jadi 3 periode. JokPro yakin amandemen bisa terwujud sehingga Presiden Jokowi dan Prabowo bisa maju sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

"Bukan tanpa sebab, temuan survei Indikator Politik meningkat bahwa masyarakat ingin perubahan amandemen dan mereka setuju Pak Jokowi satu periode lagi," kata Ketua Umum JokPro Baron Danardono dalam webinar di YouTube Jokowi-Prabowo 2024, Rabu (9/2).

Lebih rinci, Sekjen JokPro Timothy Ivan Triono menerangkan Menkopolhukam Mahfud MD pernah menyatakan bahwa perubahan konstitusi adalah konsekuensi keadaan politik dan budaya. Oleh karena itu, seiring perkembangan politik dan budaya, menurutnya amandemen UUD 1945 tak ada salahnya.

"Zaman Pak SBY juga pernah diusulkan 3 periode meski saat itu ditentang Pak SBY. Gagasan JokPro 2024 bukan 3 periode, tapi konsekuensi Jokowi-Prabowo 2024 maka perlu perpanjangan jabatan presiden. Nah, ini perlu amandemen UUD, masyarakat sampaikan ke MPR, agar MPR amandemen, " kata Timothy dalam kesempatan yang sama.

"Politisi akan ikuti suara masyarakat berada. JokPro akan terus berjuang agar masyarakat dan MPR dukung Jokowi-Prabowo 2024 dengan terus sosialisasikan gagasan JokPro," tambah dia.

Presiden Jokowi tinjau kampung Jeruk di Liang Melas Datas, Karo, Sumut Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Timothy melanjutkan, pada periode 2014-2019, 8 fraksi DPR sudah setuju melakukan amandemen ke-5 meski bukan spesifik terkait perpanjangan jabatan presiden 3 periode. MPR periode 2014-2019 telah memberi amanah kepada MPR 2019-2024 untuk melanjutkan wacana amandemen.

Ia mengingatkan Indonesia juga pernah berganti konstitusi dan melakukan amandemen 4 kali. Terlebih dengan jumlah koalisi Jokowi di DPR dan DPD, Timothy yakin amandemen untuk menambah periode jabatan presiden bisa terwujud.

Menurut Timothy, urgensi amandemen agar Jokowi-Prabowo bisa maju di 2024 mendesak. Jokowi-Prabowo akan menjawab tesis polarisasi ekstrem yang terjadi pada 2014, 2017, dan 2019 serta menghindari tawuran nasional.

"Kalau kekerasannya skala daerah, kabupaten, kota, kelurahan, masih mungkin diminimalisir. Tapi kalau nasional yakin bisa? Kalau Jokowi-Prabowo bisa terwujud, keduanya jadi paslon tunggal lawan kontak kosong. Indonesia akan aman," paparnya.

"Jokowi-Prabowo ini legimitasinya kuat. Menurut Survei Indikator Politik, Pak Jokowi tinggi dukungannya, sekitar 28%. Nomor duanya siapa? Prabowo 13%. Legimitasi kuat ini dibutuhkan untuk bawa Indonesia yang sedang terpuruk karena pandemi bangkit, proses pembangunan akan cepat," lanjut dia.

Timothy mewanti-wanti ada 3 kondisi besar yang mengharuskan Jokowi-Prabowo maju di 2024. Salah satunya politik identitas yang menjadi sumber konflik dan akan melahirkan polarisasi ekstrem.

Menhan Prabowo dalam peresmian tugu api semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam di Lapangan Bela Negara Kemhan, Jakarta. Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Ia mengatakan, pembelahan atau tawuran nasional harus dicegah jelang pilpres dengan pasangan Jokowi-Prabowo. Apalagi potensi benturan makin diperkuat dengan media sosial yang makin masif, hoaks hingga SARA sebagai senjata politik. Ini diingatkannya kerap terjadi sejak 2014.

"Apa kita bisa bayangkan kalau Pak Prabowo lawan Pak Anies? Kalau salah satu ada yang kalah apa akan bertemu dengan baik?" ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga sedang merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Menurutnya, Jokowi masih diperlukan dalam pembangunan IKN.

Timothy menegaskan keputusan pemerintah, KPU, dan DPR menetapkan pemilu pada 14 Februari justru semakin memantapkan JokPro. Sebab pihak yang tadinya hanya mendukung perpanjangan jabatan Jokowi selama 2 tahun akan fokus mendorong Jokowi di pilpres melalui amandemen UUD 1945.

"Apa Jokowi 2024 mungkin? Amandemen terbuka, masyarakat Indonesia puas terhadap Jokowi, terlihat dari hasil survei Indikator Politik, 40% masyarakat setuju Jokowi 3 periode. Jokowi 3 periode titik temu berbagai pihak. Banteng-celeng, pembangunan Indonesia Emas 2045," terang dia.

"Titik temu banyak tokoh capres yang kinerja belum teruji, titik temu konflik radikal dan pragmatis. Mayoritas elite dukung Jokowi, terlihat dari komposisi koalisi saat ini. DPD juga cenderung setuju amandemen, Pak La Nyalla dukung Jokowi dan Prabowo. JokPro optimistis amandemen akan terjadi sehingga Jokowi-Prabowo terwujud di Pilpres 2024. Insyaallah," pungkasnya.

Amandemen Terbuka, Tapi Bukan untuk Kepentingan Sesaat

Pemerhati Hukum Tata Negara Universitas Atmajaya Hestu Handoyo setuju bahwa peluang amandemen UUD 1945 selalu terbuka. Perpanjangan masa jabatan presiden bisa dilakukan lewat amandemen, bahkan referendum.

Tetapi, ia menekankan alasan amandemen harus relevan dan tak hanya kepentingan sesaat atau kelompok.

"Konstitusi bukan UU yang bisa diubah sesuai perkembangan masyarakat yang pragmatis. Bukan juga seperti Tata Usaha Nehara yang ditujukan pada figur tertentu. Ketika negara berubah dari otoritarian menuju demokrasi itu lewati 3 periode, penggulingan rezim otoritarian, penggantian jadi rezim demokrasi, konsolidasi demokrasi, " kata Hestu yang juga hadir dalam webinar.

"Kita sudah alamin ini. Jadi apakah mungkin? Sangat mungkin, tapi karena ini berkaitan dengan konsolidasi demokrasi maka harus dilihat prinsipnya dulu sebelum amandemen, " tandasnya.