JR Saragih Hadirkan Mantan Ketua Bawaslu di Sengketa Pilgub Sumut

Bambang Eko Cahyo Widodo (Foto: Ade Nurhaliza/kumparan)

Sidang lanjutan sengketa putusan KPU Sumut soal gagalnya JR Saragih dan Ance Selian maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023 dilangsungkan siang tadi. Sidang masih berkutat pada legalisir ijazah SMA JR Saragih.

Pasangan yang diusung Demokrat, PKB dan PKPI itu gagal jadi cagub karena legalisir fotokopi ijazah milik JR Saragih dipertanyakan keabsahannya oleh KPU Sumut. KPU berpegangan pada surat yang dikeluarkan dan ditandatangi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018.

Pada surat tersebut terdapat poin yang menyatakan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak pernah melegalisir ijazah atas nama Jopinus Saragih G. Sementara, tim JR Saragih dalam hal ini Partai Demokrat sudah menyerahkan surat versi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada KPU Sumut tertanggal 19 Januari 2018.

Pada surat tersebut dinyatakan sebaliknya, bahwa ijazah JR Saragih sudah dilegalisir. Untuk menguatkan hal itu, kuasa hukum JR Saragih menghadirkan saksi ahli yaitu Bambang Eko Cahyo Widodo yang merupakan mantan ketua Bawaslu RI. Ia menerangkan tidak seharusnya surat dari Sekretaris Dinas Pendidikan DKI digunakan.

Surat terkait ijazah JR Saragih (Foto: Ade Nurhaliza)

"Satu sisi surat itu terlambat, yang kedua menjadi tidak ada kesempatan kepada pemohon yang dalam hal ini tidak punya kesempatan untuk melakukan perbaikan," ujar Bambang di kantor Bawaslu Sumut, Jalan Haji Adam Malik, Medan, Minggu (25/3).

Namun hal itu ditepis oleh Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga yang menegaskan kembali kepada saksi ahli bahwa surat yang dikantongi KPU untuk memutuskan gagalnya JR Saragih jadi cagub, sesuai dengan ketentuan.

Surat terkait ijazah JR Saragih (Foto: Ade Nurhaliza)

Pada tanggal 20-27 Januari KPU melakukan verifikasi dan penelitian terhadap seluruh pasangan calon, termasuk JR Saragih dengan mengonfirmasi setiap berkas syarat calon. Surat balasan dari instansi berwenang seperti yang diterima KPU Sumut pada tanggal 22 Januari dari Dinas Pendidikan DKI itu sah menjadi acuan.

Benget juga menambahkan bahwa KPU tetap berpegang pada Peraturan KPU yang merupakan turunan dari UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilklkada yang menyatakan bahwa legalisir ijazahlah yang diterima oleh KPU dijadikan objek penelitian dan verifikasi.

Meski begitu, pendapat-pendapat saksi ahli jadi masukan Bawaslu untuk memutuskan apakah JR Saragih-Ance Selian tetap bisa mencalonkan diri atau memang gagal sesuai keputusan KPU.

JR Saragih-Ance Selian daftar ke KPU Sumut (Foto: Dok. Ade Nurhaliza)