Jubir Luhut: Data Kematian Corona Bukan Dihapus, Tak Dipakai Sementara
·waktu baca 2 menit
PerbesarPemerintah mengklarifikasi soal kabar dihapusnya indikator kematian dalam penanganan corona. Klarifikasi ini berisi penjelasan, usai kabar penghapusan data kematian itu menuai kritik dari berbagai pihak.
Klarifikasi tersebut disampaikan juru bicara Menko Marves Luhut B Panjaitan, Jodi Mahardi. Dia menjelaskan, tak dimasukkannya angka kematian dalam asesmen PPKM karena ada perapihan data.
"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," kata Jodi dalam keterangannya, Rabu (11/8).
Jodi menjelaskan, pemerintah menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk atau dicicil pelaporannya. Sehingga laporan kematian tersebut terlambat ketika sampai ke pusat.
"Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah," tambahnya.
Data yang bias ini, kata Jodi, menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM di suatu daerah.
Namun demikian, Jodi menambahkan bahwa data yang kurang update tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak ter-update lebih dari 21 hari.
"Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum ter-update," urainya.
Untuk mengatasi hal ini, Jodi menegaskan bahwa pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat.
"Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan di-include (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," bebernya.
Sembari menunggu proses itu, untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni seperti BOR; kasus konfirmasi; perawatan di RS; pelacakan (tracing); pengetesan (testing); dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.
***
Saksikan video menarik di bawah ini: