Jubir Timnas AMIN Bantah Anies Terapkan Ordal Saat Menjabat Gubernur DKI Jakarta

Juru bicara Timnas AMIN Angga Putra Fidrian saat dijumpai wartawan, di Sekretariat AMIN, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Jubir Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Angga Putra Fidrian membantah tudingan Ketua Umum DPP Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas), Anggawira yang mengatakan capres Anies Baswedan juga menggunakan orang dalam (Ordal) saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Angga menyatakan penunjukkan di sejumlah instansi seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta di era Anies dilakukan secara profesional dan transparan.

"Mau masuk BUMD di Jakarta ada panselnya, lewat seleksi juga, di TGUPP juga masuknya lewat open recruitment (rekrutmen terbuka). Tentu ada orang yang masuk karena dia lewat dari pres kampanye gitu ya, karena mereka yang masuk itu yang merumuskan program,"ungkapnya.

Ia mencontohnya pemilihan Thomas Lembong sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol. Dia menyatakan pemilihan itu karena kompetensi Thomas. Contoh lainnya, kata Angga, adalah penunjukan Bambang Widjojanto sebagai TGUPP karena kompetensi Bambang selaku mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Angga menilai ada pihak yang mencoba menggeser makna orang dalam yang maksud Anies dalam debat capres itu. Dia mengatakan orang dalam yang dipersoalkan Anies adalah yang mempengaruhi kebijakan negara.

"Ada Ketua MK yang terbukti melanggar etik, itu orang dalam karena adik ipar, Lalu ada kaitannya sama cawapres, Wali Kota Medan dan Solo, yang dilihat itu nepotisme bagian itu,"imbuhnya.

Menurut Angga, mereka yang berkomentar soal Anies menggunakan orang dalam ada orang-orang yang tidak memahami bagaimana kebijakan publik.

"Padahal TGUPP di Jakarta, tim akselerasi pembangunan di Jawa Barat, UKP4, KSP, itu kan executive office. Referensinya Westin di Amerika Serikat, dan prime minister di Inggris,"terangnya.

Seraya menambahkan kebijakan TGUPP itu adalah kebijakan publik yang lazim, sudah seharusnya pemerintahan daerah menerapkan praktik tersebut.

(PNS)