Jubir Timnas AMIN soal Utang Belanja Alat Perang: Pemimpin Harus Punya Prioritas

Cawapres 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat berdialog dengan petani se Kabupaten Bandung, di Soreang, Jawa Barat, Rabu (3/1/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Cawapres 01 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat melakukan dialog bersama kelompok petani di Soreang, Kabupaten Bandung, menyampaikan keheranannya dengan kondisi negara yang lebih memilih berutang untuk membeli alat perang ketimbang alat pertanian.

Sukamta, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Minggu (7/1) di Jakarta, menjelaskan:

“Cak Imin sedang mengingatkan bahwa seorang pemimpin (kepala negara) harus memiliki prioritas dalam pembangunan, karena keterbatasan anggaran dengan banyaknya kebutuhan. Nah, prioritas yang dibuat jangan sampai mengorbankan rakyat, karena kesejahteraan rakyat merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar.”

Sukamta yang juga anggota Komisi I DPR RI ini menyatakan bahwa paradigma ‘Civis pacem para bellum’ (kalau ingin damai, harus siap perang) harus ditempatkan secara bijak sesuai dengan tempatnya. Anggaran belanja alutsista jangan sampai melampaui yang semestinya, mengingat rakyat juga butuh kesejahteraan.

Jubir Timnas AMIN, Sukamta. Foto: Dok. Istimewa

Sukamta melanjutkan, ketahanan tidak melulu soal militer, tidak melulu soal alutsista. Karena model perang sekarang sudah terus berkembang, tidak hanya perang militer, ada juga perang nonmliter, dan perang hibrida.

Spektrum ancaman juga tidak hanya ancaman militer, tapi juga ada ancaman nonmiliter dan hibrida. Di dalam UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) diatur soal 3 bentuk ancaman ini.

“Sehingga ketidaksejahteraan rakyat juga merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional. Kalau rakyat miskin, secara tidak langsung negara akan rentan dan rapuh, meskipun alutsista kuat. Jadi, memprioritaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak. Karena pertahanan yang paling utama adalah pada kualitas sumber daya manusianya, bukan pada aspek kekuatan fisik militer dengan teknologi alutsista yang canggih. Kita sudah punya pengalaman sejarah dengan keterbatasan senjata yang canggih, kita bisa merdeka mengusir penjajah dari bumi pertiwi,” ujarnya.

Calon Anggota DPR RI Partai Keadilan Sejahtera dari Dapil DIY ini juga menegaskan bahwa belanja alutsista itu tetap penting, tetapi tetap menggunakan prioritas sesuai dengan skala kebutuhan dan keterbatasan anggaran yang ada.

“Oleh karenanya, setelah skema pengadaan alutsista MEF (Minimjum Essential Forces) tahap III berakhir pada tahun 2024 ini, Timnas AMIN akan memprogramkan NEF (New Essential Forces) yaitu pengadaan alutsista lebih berbasis pada fungsi dan adaptasi teknologi. Pengadaan alutsista ke depan tidak melulu yang besar-besar, tetapi perlu melihat efektivitas, kecanggihan dan efisiensi alutsista itu sendiri,” imbuhnya.

(AI)