Jubir Wapres soal Rekomendasi Bubarkan BPIP: Pemerintah Tetap Pertahankan

Juru bicara Wakil Presiden RI, Masduki Baidlowi, di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Senin (17/2). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi di antaranya menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Ketahanan Keluarga, hingga pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Menanggapi itu, juru bicara Wapres Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan tak mempermasalahkan rekomendasi tersebut. Namun, kata dia, pemerintah tetap mempertahankan BPIP.

"Ya sebagai sebuah sikap karena ini adalah negara demokrasi boleh-boleh saja. Tapi juga boleh juga penerintah tetap mempertahankan BPIP. Kenapa? Bagi pemerintah BPIP itu sangat strategis dan sangat penting," kata Masduki di MAJ, Senayan, Jakarta, Sabtu (29/2).

Terlebih, kata dia, saat ini pemerintah tengah menghadapi sejumlah pihak yang menginginkan Pancasila diubah dengan paham lain. Sehingga, Masduki menyebut pemerintah perlu menyosialisasikan Pancasila lebih aktif melalui BPIP.

Juru bicara Wakil Presiden RI, Masduki Baidlowi, di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta, Senin (17/2). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

"BPIP ini adalah salah satu tonggak penting bagaimana agar kesepakatan yang dibangun oleh para pendiri negara itu harus terus disosialisasikan, dikembangkan. Nyata bahwa kita sedang menghadapi rong-rongan ideologis. Kalau kemudian itu dibubarkan apa alasannya? Alasan untuk membubarkan itu," tuturnya.

Masduki juga tak mempermasalahkan KUII menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Ya yang tidak setuju terhadap Omnibus Law itu tidak hanya Kongres Umat Islam. Banyak sekali kelompok masyarakat perorangan yang juga tidak setuju. Tapi itu lagi tadi konteksnya orang berbeda pendapat itu biasa," ucap dia.

"Saya kira bebas saja itu disuarakan, tapi saya kira tetep saja Wapres akan mempunyai pandangan-pandangan dan komunikasi supaya persoalan-persoalan seperti itu bisa diselsesaikan," tutupnya.