Junta Militer Myanmar Kembali Gagal Lelang Rumah Mewah Aung San Suu Kyi

Aung San Suu Kyi Foto: REUTERS/Soe Zeya Tun

Junta militer Myanmar gagal melelang rumah mewah pinggir danau milik Aung San Suu Kyi. Dikutip dari AFP, Rabu (5/2), tidak ada yang tawaran yang diajukan untuk melelang rumah mantan pemimpin demokrasi Myanmar itu. Usaha pelelangan gagal untuk yang ketiga kalinya.

Rumah 2 lantai yang berlokasi di Yangon itu dengan luas tanah 0,8 hektare itu ditawar dengan harga minimum USD 140 juta setelah pertikaian selama puluhan tahun atas properti itu antara Aung San Suu Kyi dan saudara laki-lakinya.

Aung San Suu Kyi yang menjalani hari-harinya sebagai tahanan rumah selama bertahun-tahun di rumah mewah tersebut, telah ditahan sejak militer berkuasa lagi pada Februari 2021.

Lelang itu dihadiri banyak wartawan. Setelah lelang dimulai dari harga 270 miliar kyats atau sekitar USD 140 juta dan tidak mendapat respons, juru lelang membatalkan penjualan.

“Saya mengumumkan pelelangan tidak sukses setelah mengajukan penawaran 3 kali,” kata juru lelang. Lelang yang serupa juga gagal pada Maret dan Agustus tahun lalu.

Karena ekonomi Myanmar hancur akibat perang saudara yang dipicu kudeta militer, tidak jelas siapa di negara itu yang mampu menghabiskan USD 140 juta untuk satu properti.

Rumah itu mendapat tempat spesial dalam sejarah Myanmar. Aung San Suu Kyi pernah menjadi tahanan rumah di sana selama sekitar 15 tahun di era junta militer tahun 1988.

Saat terpisah dari suami dan anak-anaknya yang berada di Inggris, Aung San Suu Kyi menghabiskan waktu bermain piano, membaca novel, dan bermeditasi saat statusnya sebagai pemimpin demokrasi tumbuh.

Bahkan, ratusan orang secara teratur berkumpul di trotoar di luar untuk mendengarnya berbicara tentang demokrasi dan melawan kekuasaan militer melalui non-kekerasan.

Setelah dibebaskan pada 2010, ia tinggal di rumah itu dan menerima banyak pemimpin asing, termasuk presiden AS saat itu Barack Obama, jurnalis, dan diplomat.

Aung San Suu Kyi menjalani hukuman penjara 27 tahun atas berbagai tuduhan, seperti korupsi hingga tidak mematuhi pembatasan pandemi COVID-19. Menurut kelompok hak asasi manusia, tuduhan itu adalah tipuan junta militer yang dirancang untuk melenyapkannya secara politik.