Junta Myanmar Tak Fokus Pemulihan Gempa Bumi, Justru Terus Serang Musuh

Sejumlah engungsi korban gempa bumi Myanmar beristirahat di tenda yang didirikan sendiri di Mandalay, Mayanmar, Senin (31/3/2025). Foto: Sai Aung Main/AFP

Kantor HAM PBB mengecam serangan yang dilakukan junta militer Myanmar. Junta diduga melakukan serangan meski sepakat gencatan senjata sementara demi fokus pada pemulihan gempa.

Bencana alam tersebut mengguncang Myanmar yang sampai getarannya terasa ke Thailand, pada Maret lalu. Sebanyak lebih dari 3.600 orang di sana kehilangan nyawa.

"Di saat fokus ditujukan untuk memastikan bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah bencana, militer malah melancarkan serangan," kata juru bicara PBB, Ravina Shamdasani dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP, Jumat (11/4).

Sementara ketua HAM PBB, Volker Turk, meminta militer menyingkirkan semua hambatan terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan dan menghentikan operasi militer.

Konflik antara junta militer dan kelompok minoritas bersenjata di Myanmar terjadi sejak 2021, ketika militer yang dipimpin Min Aung Hlaing merebut kekuasaan dari pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Panglima Tertinggi militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Foto: Lynn Bo Bo/Pool/REUTERS

Junta militer dan lawannya pada minggu lalu sepakat melakukan gencatan senjata sementara agar bantuan kemanusiaan dapat dikirim ke korban terdampak gempa.

"Namun, pasukan militer dilaporkan melakukan lebih dari 120 serangan. Lebih dari sebagian serangan dilakukan setelah kesepakatan gencatan senjata yang berlaku pada 2 April," kata Shamdasani.

Kantor HAM PBB telah menetapkan bahwa sebagian besar serangan melibatkan serangan udara dan artileri, termasuk wilayah yang terdampak gempa.

"Banyak serangan dilaporkan di wilayah berpenduduk, banyak di antaranya tampaknya merupakan serangan tanpa pandang bulu dan melanggar prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional," jelasnya.

Personel militer berjaga saat ratusan pengungsi menyeberangi perbatasan sungai antara Myanmar dan Thailand, kota perbatasan strategis ke tangan pemberontak yang memerangi junta militer Myanmar, di Mae Sot, Provinsi Tak, Thailand, Sabtu (13/4/2024) Foto: Athit Perawongmetha/Reuters

Shamdasani juga menunjukkan bahwa wilayah di pusat gempa, Sagaing, yang dikuasai kelompok penentang militer, harus bergantung pada tanggapan masyarakat setempat untuk pencarian dan penyelamatan, dan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

"Jelas upaya-upaya yang gagah berani ini perlu didukung lebih lanjut. Upaya bersama untuk membantu mereka yang sangat membutuhkan," tuturnya.

"Dalam semangat ini kami meminta militer mengumumkan amnesti penuh bagi tahanan yang telah ditahan sejak Februari 2021, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint," pungkasnya.