Jurnalis Asia Tenggara Dorong Pemerintah hingga ASEAN Berkomitmen Melawan Hoaks

Jurnalis hingga peneliti di Asia Tenggara dan China dalam workshop The Role of Media in Combating Disinformation and Fake News in AI Context for Regional Peace, Stability, and Prosperity’. Dok. Royal Academy of Cambodia

Sebanyak 77 jurnalis hingga peneliti di Asia Tenggara dan China membuat pernyataan bersama (joint statement) tentang penanganan hoaks di Pnom Penh, Kamboja, Kamis (6/6). Jurnalis kumparan terlibat di dalamnya.

Selain kumparan, jurnalis yang hadir berasal dari Kamboja, Malaysia, Filipina, dan China. Pernyataan bersama terkait penanganan hoaks di kawasan Asia Tenggara itu dibacakan dalam workshop bertajuk ‘The Role of Media in Combating Disinformation and Fake News in AI Context for Regional Peace, Stability, and Prosperity’.

Workshop tersebut diselenggarakan Royal Academy of Cambodia (RAC), International Relation Institute of Cambodia (IRIC), serta Club of Cambodia Club Journalist (CCJ). Workshop berlangsung di gedung RAC pada 5-6 Juni 2024.

Jurnalis kumparan, Rizki Baiquni Pratama, hadir dalam workshop di Kamboja. Dok Rizki Baiquni/kumparan

Sekjen Royal Academy of Cambodia, Dr. Yan Poo, menyebut pihaknya bangga dengan hasil workshop tersebut. Menurutnya, jurnalis dan peneliti dari berbagai negara bisa bertukar pikiran dengan baik hingga menghasilkan pernyataan bersama.

"Pernyataan bersama ini dibuat agar para pemangku kepentingan peduli. Ini adalah era digital dan tidak ada yang bisa mengelak," ungkap Dr. Yan Poo di gedung Royal Academy of Cambodia.

Suasana diskusi workshop di Kamboja. Foto: Rizki Baiquni/kumparan

Menurut Dr. Yan Poo, setiap jurnalis dan semua organisasi berita perlu memperkuat jurnalisme. Hal itu, kata dia, perlu diperhatikan untuk menanggulangi misinformasi di masyarakat, terutama di era Artificial Intelligence (AI).

"Saya pikir pengaruh media sangat besar. Sebanding dengan kekuatan keempat yang sekuat bom atom untuk mengubah mindset. Kini orang-orang membaca 10 kali lebih banyak dibandingkan dahulu," ungkapnya.

Sekjen Royal Academy of Cambodia, Dr. Yan Poo. Foto: Rizki Baiquni/kumparan

Adapun isi dari pernyataan bersama yang disepakati dalam workshop itu terkait dengan peran media, negara, ASEAN, serta para pemangku kepentingan lain seperti masyarakat sipil maupun LSM. Ini adalah hasil final dari Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan para jurnalis dan peneliti.

Isinya adalah sebagai berikut:

Peran media

1. Mematuhi standar etika tertinggi, mengutamakan pengecekan fakta dan memverifikasi semua informasi sebelum dipublikasikan untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas isinya.

2. Menyediakan headline yang berimbang dan bertanggung jawab.

3. Penguatan peran media layanan publik sebagai sumber berita yang definitif.

Peran negara:

1. Mendorong perusahaan/platform media sosial untuk mengembangkan solusi menggunakan teknologi canggih untuk mengidentifikasi konten palsu.

2. Memfasilitasi kolaborasi antarpemangku kepentingan, termasuk perusahaan teknologi, LSM, masyarakat sipil, dan mitra internasional untuk memerangi disinformasi dan berita palsu.

3. Memperkuat dan memperbarui peraturan terkait AI untuk mencegah pemalsuan dan manipulasi situs 'berita'.

4. Mempromosikan transparansi iklan sponsor media sosial.

5. Menyiapkan mekanisme tanggap darurat dan menciptakan bagi masyarakat untuk melaporkan dan mengklarifikasi berita palsu.

6. Menugaskan juru bicara untuk menyebarkan informasi yang akurat sesuai konteks masing-masing negara.

7. Meluncurkan pelatihan keamanan siber dan kampanye kesadaran masyarakat disinformasi dan mendorong literasi media.

8. Mengembangkan program literasi media bagi masyarakat untuk menilai informasi yang berkualitas.

9. Menyediakan konteks dan sudut pandang yang beragam untuk memastikan pemahaman komprehensif tentang isu-isu kompleks dalam rangka mengidentifikasi dan menandai konten yang menyesatkan.

Peran ASEAN:

1. Bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan platform media sosial untuk berkembang alat teknis dan algoritma untuk memerangi disinformasi dan berita palsu.

2. Membangun platform ASEAN untuk memerangi disinformasi dan berita palsu.

3. Penetapan kode etik jurnalisme di tingkat ASEAN.

Peran pemangku kepentingan lainnya

1. Meneliti dan menerapkan algoritma AI dan solusi berbasis AI yang dapat mengidentifikasi dan menandai konten yang berpotensi menyesatkan di platform media sosial, serta deteksi dan mitigasi disinformasi dan berita palsu yang lebih efektif industri teknologi.

2. Menerbitkan tulisan editorial dan artikel penjelasan yang mudah dipahami bahaya disinformasi dan berita palsu yang dihasilkan oleh AI.

3. Mempromosikan literasi media di sekolah dan universitas.

4. Mendorong kolaborasi antarorganisasi masyarakat sipil dan swasta di sektor ini untuk mengatasi tantangan disinformasi dan berita palsu, serta melakukan advokasi untuk kebijakan yang netral gender.

5. Mendorong anak muda dan perempuan untuk membuat dan membagikan video 'awareness' soal upaya memerangi disinformasi dan berita palsu di media sosial.