Jusuf Hamka: Atasi Kemacetan Jakarta Masalah Nyali, Berani apa Enggak

13 Juli 2024 16:08 WIB
·
waktu baca 2 menit
Suasana lalu lintas di kawasan MT Haryono saat penerapan work from home (WFH) 50 persen untuk ASN Jakarta diterapkan, Senin (21/8). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Suasana lalu lintas di kawasan MT Haryono saat penerapan work from home (WFH) 50 persen untuk ASN Jakarta diterapkan, Senin (21/8). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pengusaha infrastruktur Jusuf Hamka, menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, pada Kamis (11/7).
ADVERTISEMENT
Pertemuan itu berhubungan dengan rencana pengusungan dirinya sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada pertemuan itu, dia mengaku sempat ditanya soal menangani sejumlah masalah infrastruktur, termasuk soal mengurai kemacetan di Jakarta.
“Kira-kira gimana cara mengurai kemacetan yang bagus?” Saya bilang kalau mau mengatasi kemacetan ini masalah nyali," ujar Jusuf menirukan pertanyaan Ketum Golkar, saat ditemui wartawan di Patra Kuningan No.15, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7).
Pengusaha Jalan Tol, Jusuf Hamka, di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (13/12/2023). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
“Nyali apa? Berani apa enggak. Karena kalau mau ngatasi kemacetan, mobilnya diproduksi bertambah, [sementara] produksi jalannya enggak bertambah. Enggak seimbang,” sambung dia.
Lebih lanjut, dia pun menyinggung masalah kemacetan dari kawasan Semanggi ke daerah Bundaran Hotel Indonesia (HI) yang bisa memakan waktu 30 hingga 40 menit.
Suasana lalu lintas di kawasan MT Haryono saat penerapan work from home (WFH) 50 persen untuk ASN Jakarta diterapkan, Senin (21/8). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
Untuk masalah ini, Jusuf mengatakan ada lebih dari satu opsi untuk mengatasinya. Dia bilang itu bisa diatasi dengan membangun flyover.
ADVERTISEMENT
Namun, jika flyover dikhawatirkan merusak pemandangan gedung-gedung, pembuatan jalan tol juga bisa dilakukan, karena APBD DKI Jakarta yang tersedia menurut Jusuf jumlahnya lebih dari cukup.
“Sebenarnya bisa disiasati saya bilang pak, tidak perlu merusak keindahan. Jalan tetap ada. Apakah flyover, apakah BUMD, itu kan bisa ditugaskan bikin jalan tol karena APBD 96 triliun, lebih dari cukup saya bilang,” kata Jusuf menjelaskan.