Kabaharkam Polri Lepas 111 Polisi untuk Kawal TPS Luar Negeri

29 Januari 2024 19:20 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran lepas 111 personil pengamanan dari Polri untuk jaga pemilu di TPS luar negeri. Foto: Divisi Humas Polri
zoom-in-whitePerbesar
Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran lepas 111 personil pengamanan dari Polri untuk jaga pemilu di TPS luar negeri. Foto: Divisi Humas Polri
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sebanyak 111 polisi diberangkatkan untuk menjaga Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN). Mereka diberangkatkan pada Senin (29/1) di Pusat Misi Internasional Polri Serpong, Banten.
ADVERTISEMENT
Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran mengatakan personel pasukan yang diberangkatkannya ini akan berkoordinasi dengan KBRI setempat dalam melaksanakan pengamanan.
"Tadi sudah disampaikan pesan Bapak Kapolri untuk betul-betul menjunjung tinggi tugas dengan baik, mengawal pengamanan dengan baik, ditambah dengan koordinasi karena tugas personel ini di TPSLN bukan hanya mengamankan proses pemungutan suara tapi juga melakukan koordinasi awal petugas TPSLN dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia," ujar Fadil usai kegiatan Apel Pemberangkatan Satgas PAM TPSLN Operasi Mantap Brata 2024.
Ratusan personel itu akan diberangkatkan ke beberapa negara tetangga hingga ke negara di Eropa. Beberapa di antaranya yakni Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Australia, Belanda dan Arab Saudi.
Fadil berharap pencoblosan di luar negeri bisa berjalan baik. Dirinya mengungkapkan setidaknya ada 2,3 juta WNI yang akan mencoblos di luar negeri.
ADVERTISEMENT
"Sedikit gambaran mengenai penempatan personel pada masing-masing TPSLN tentu akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, jumlah pemilih, jarak dari kedutaan dan sebagainya," ujarnya.
Fadil mengatakan anggota polri yang berjaga nantinya akan mengikuti aturan yang berlaku, baik dari KPU dan regulasi negara-negara tetangga, seperti anggota tidak memakai seragam dinas, hanya mengenakan pakaian sipil dengan dibekali rompi.
"Tapi semua itu sudah diantsipasi oleh tim bersinergi dengan KPU, bersinergi dengan kementerian luar negeri agar persoalan seperti itu bisa diatasi," tandas Fadil.