Kabareskrim Sebut Baju Impor Bekas Hancurkan UMKM, Peningkatan Ekonomi Sulit

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada (tengah). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, menyatakan bahwa masalah baju impor bekas atau balpres, tak hanya berdampak pada kerugian negara saja. Melainkan juga pada para pelaku UMKM kecil.

Hal ini disampaikan Wahyu dalam konferensi pers terkait pemusnahan barang impor ilegal di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8).

"Bisa dibayangkan dengan harga baju yang kalau dijual eceran begini saja, nilai impor satu pieces saja sudah berapa ribu. Tetapi bisa dijual dengan nilai yang sangat-sangat murah," ujar Wahyu dalam konferensi pers di Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8).

Menurutnya, hal tersebut menyebabkan banyaknya multiple effect, sehingga UMKM terkait tak dapat bersaing dengan barang impor tersebut.

"Sementara kita menyadari bahwa UMKM adalah salah satu tulang punggung perekonomian kita," ucap Wahyu.

Wahyu mengatakan, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk jadi negara dengan perekonomian yang sangat tinggi.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Kabareskrim, Komjen Pol Wahyu Widada meninjau barang impor ilegal di kawasan Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) bersama Kabareskrim Polri Komjen Polisi Wahyu Widada (kanan) saat meninjau barang elektronik ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Namun jika barang impor ilegal masih terus masuk, maka peningkatan ekonomi akan sulit tercapai.

"Kalau ini masih masuk terus ya. Bagaimana bisa tercapai? Karena syarat menjadi negara dominan adalah pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan stabilitas keamanan dan ketertiban," tuturnya.

Lebih lanjut menurut Wahyu, jika barang impor ilegal terus masuk ke pasar Indonesia, maka produksi dan daya saing UMKM akan menurun.

Bahkan, bisa saja menyebabkan terjadinya lonjakan pengangguran di Indonesia.

"Kalau barang-barang ini masuk terus, UMKM dan industri kita turun, makin banyak pengangguran. Dampaknya juga kepada stabilitas keamanan juga. Karena masalahnya akan lari dengan perut," pungkasnya.