KaBIN Budi Gunawan Jelaskan soal Bjorka hingga Keamanan Siber Pemilu 2024 di DPR

Kepala BIN Budi Gunawan hadiri rapat di Komisi I DPR, Senin (26/9). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, Senin (26/9), sore memenuhi undangan Komisi I DPR untuk membahas sejumlah isu. Anggaran tahun 2023, Bjorka hingga keamanan siber di Pemilu 2024 dibahas dalam rapat tertutup.

"[Bahas] masalah anggaran RKA KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga])tahun 2023, masalah keamanan siber, sistem keamanan siber persiapan untuk keamanan Pemilu 2024," kata Budi singkat usai rapat di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/9).

Anggota Komisi I Fraksi Golkar Nurul Arifin menyebut total anggaran pengamanan siber yang dibahas mencapai Rp 3 triliun.

"Tapi itu keseluruhan ya, karena tadi banyak program anakannya di situ. Jadi banyak tadi programnya sub-sub programnya banyak sekali," kata Nurul secara terpisah.

Infografik Tersangka Terkait Bjorka. Foto: kumparan

Selain itu, ia mengungkap Komisi I juga menanyakan sejumlah isu krusial seperti Bjorka dan kebocoran data BIN. Ia menerangkan, Budi menjamin BIN telah menyiapkan antisipasi dan tindak lanjut dengan penguatan IT.

Meski demikian, Nurul menyebut BIN tak spesifik membahas penanganan Bjorka dan kebocoran data BIN. Ia menambahkan, BIN juga tak mengungkap keberadaan Bjorka.

"Iya tadi Bjorka diomongin. Kita enggak tahu Bjorka itu ada di mana, tapi orang seperti Bjorka itu banyak, bukan cuma Bjorka aja. Untuk menghadapinya dipasang anak-anak yang jago di bidang IT. Jadi mereka dididik untuk kerja sama dan juga dalam mendapatkan pelatihan dari negara lain, supaya update terus ilmunya," terang dia.

"[Kebocoran data BIN] kami utarakan tapi tadi tidak direspons sih. Lebih menjawab secara global aja kebocoran datanya, disinggung mereka melakukan identifikasi siapa yang [melakukan], tahu, ketahuan juga, ada pemain di tingkat lokal. Dari dunia global juga banyak, yang khususnya masuk peretasan ke institusi pemerintahan. Jadi mereka mainnya juga profesional," imbuh dia.

Pengguna Bjorka, yang mengunggah data Indihome, PLN, dan kartu SIM, mengunggah data berisi surat Presiden dan BIN yang dilabel rahasia. Foto: Screenshot

Nurul menerangkan, Budi Gunawan juga berpesan pada DPR untuk mengingatkan masyarakat agar tak mudah memberikan data pribadi dan memasang antivirus untuk meminimalisasi hacker.

204 Juta Penduduk Pakai Internet

Berdasarkan data BIN, imbuh Nurul, sebanyak 204 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna internet per Januari 2022. Ia menyebut tata-rata orang Indonesia dinilai tidak disiplin dalam mengamankan data pribadi, sehingga kerap dijadikan target kejahatan siber.

"Pasarnya tinggi, di pasar ekonomi digital sekitar 70 miliar dolar. Masukan beliau pengguna Indonesia tidak disiplin gunakan IT, mudah beri data pribadi. Misal KK, itu lebih baik kalau bisa enggak dikasih kalau enggak perlu banget," papar Nurul.

"Lalu sebaiknya gunakan komputer paling lama 2 tahun. Karena data di dalam bisa disedot dan gunakan antivirus, selalu di-on kan," tambahnya.

Nurul juga menerangkan, BIN akan mengantisipasi data pemilu di Kemendagri dan KPU agar tidak mengalami kebocoran.

"BIN juga punya program yang komprehensif, jadi kita tidak mengandalkan di Kominfo atau BSSN saja. Mereka akan lebih banyak melindungi data pribadi menjelang pemilu, karena di situ ada data krusial, menyangkut data pemilih dan sebagainya," tandasnya.