Kabur dari Wamil, Ribuan Orang di Myanmar Antre Buat Bikin Visa ke Thailand

Orang-orang mengantre untuk mendapatkan visa di kedutaan Thailand di Yangon pada 16 Februari 2024, setelah pemerintah militer Myanmar menyatakan akan memberlakukan wajib militer. Foto: STR/AFP

Lebih dari seribu orang di Kota Yangon, Myanmar, berbaris mengantre untuk bisa mendapatkan visa di Kedutaan Besar Thailand, pada Jumat (16/2). Warga yang mengantre — sebagian besar terdiri dari anak-anak muda, ingin meninggalkan Myanmar agar tidak diikutsertakan dalam wajib militer (wamil) yang diumumkan junta pekan lalu.

Adapun pada Sabtu (10/2), junta militer memerintahkan wamil bagi laki-laki berusia 18-35 tahun dan perempuan berusia 18-27 tahun dengan kurun waktu pendidikan selama dua tahun. Kemungkinan, Undang-Undang Wajib Militer ini akan mulai berlaku pada April 2024.

Dikutip dari AFP, menyusul pengumuman junta itulah kaum muda di Myanmar berbondong-bondong mendatangi Kedutaan Besar Thailand di Yangon sejak pagi — dengan harapan bisa mendapatkan visa dan keluar dari negaranya untuk menghindari wamil.

Menurut pantauan wartawan di lokasi, terlihat antrean terdiri dari sekitar 1.000-2.000 orang mengular di pinggir jalan dekat Kedutaan Besar Thailand. Jumlah orang yang ingin mengajukan visa meningkat hingga 10 kali lipat dibandingkan sebelum UU Wajib Militer disahkan.

Orang-orang mengantre untuk mendapatkan visa di kedutaan Thailand di Yangon pada 16 Februari 2024, setelah pemerintah militer Myanmar menyatakan akan memberlakukan wajib militer. Foto: STR/AFP

Pihak kedutaan mengatakan, mereka mengeluarkan lebih dari 400 tiket antrean bernomor setiap harinya. Seorang mahasiswa yang ikut mengantre, Aung Phyo (20), mengatakan ia tiba di Kedutaan Besar Thailand sejak pukul 08.00 malam sehari sebelumnya hanya untuk mengantre.

Antrean tersebut, kata Aung, sudah dimulai sejak tengah malam dan pintu gerbang kedutaan dibuka pukul 03.00 dini hari.

"Kami harus menunggu selama tiga jam dan polisi membuka gerbang keamanan sekitar pukul 3 pagi dan kami harus berlari ke depan kedutaan untuk mencoba mendapatkan tempat untuk mendapatkan nomor antrean," paparnya.

"Usai kami mendapatkan nomor antrean, orang-orang yang tidak mendapatkannya masih mengantre di depan kedutaan dengan harapan mereka akan memberikan tambahan," sambung Aung.

Sejatinya, Aung masih belum mengetahui secara pasti di mana orang-orang yang dipanggil wamil akan ditugaskan. Namun, dia memilih untuk tidak mencari tahu dan pergi sebelum dipanggil.

"Saya akan pergi ke Bangkok dengan visa turis dan berharap untuk tinggal di sana untuk sementara waktu," jelas Aung.

Orang-orang mengantre untuk mendapatkan visa di kedutaan Thailand di Yangon pada 16 Februari 2024, setelah pemerintah militer Myanmar menyatakan akan memberlakukan wajib militer. Foto: STR/AFP

"Saya belum memutuskan untuk bekerja atau belajar. Saya hanya ingin melarikan diri dari negara ini," imbuhnya.

Menurut penelusuran kumparan, setiap warga negara Myanmar bisa mengunjungi Thailand selama 14 hari tanpa membutuhkan visa — dan ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kebijakan ini adalah salah satu bagian dari kesepakatan ASEAN dengan sesama negara anggotanya.

Sehingga, besar kemungkinan antrean di Kedutaan Besar Thailand itu didominasi oleh warga yang berencana tinggal di Negeri Gajah Putih lebih dari 14 hari.

Memasuki tahun ketiga sejak pertama kali berkuasa pada 2021, junta memutuskan kembali memberlakukan UU Wajib Militer, menyusul ancaman nyata dari kelompok etnis minoritas anti-kudeta yang ingin menggulingkan pemerintahan junta.

Sebelumnya, UU tersebut sempat dibuat oleh pendahulu junta saat ini pada 2010 — tetapi tidak pernah digunakan dan tidak jelas bagaimana pemberlakuannya sekarang.