Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Kades Kohod Arsin Jadi Tersangka, Pengacara: Siap Jalani Proses Hukum
18 Februari 2025 20:37 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen pagar laut di Tangerang.
ADVERTISEMENT
Pemalsuan dokumen tersebut terkait dengan munculnya Sertifikat Hak Guna Bangun (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan perairan.
Kuasa Hukum Arsin, Yunihar, mengatakan kliennya siap menjalani proses hukum yang tengah berjalan.
"Yang pasti, klien kami siap jalani proses hukum," katanya saat dikonfirmasi, Selasa, (18/2).
Meski begitu, Yunihar menerangkan belum dapat pemberitahuan dari Bareskrim terkait penetapan tersangka tersebut. Pihaknya juga masih mempertimbangkan upaya hukum yang akan diambil.
"Sejauh ini kami belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari Bareskrim, melainkan info ini dapat dari teman-teman yang sudah merilis itu, adapun upaya hukum, ya, pertama kami harus menghormati proses penyidikan," ujarnya.
Adapun upaya hukum yang akan diambil, kata Yunihar, pasti akan sesuai dengan UU yang berlaku.
ADVERTISEMENT
"Dalam penetapan jadi tersangka, ya tentunya penyidik sudah memiliki minimal dua bukti. Sehingga, klien kami dijadikan tersangka hari ini, hal-hal lain kami sedang diskusikan dengan tim dan klien, sepanjang ada ruang untuk melakukan upaya hukum dan dibenarkan oleh Undang-Undang, saya kira itu bisa dipertimbangkan," ujarnya.
Sebelumnya, Kades Kohod Arsin ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta dan dua orang lain berinisial SP dan CE. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena memalsukan dokumen.
Mereka dijerat Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP. Ancaman hukumannya paling tinggi 8 tahun penjara.