Kaesang Rogoh Rp 90 Juta untuk Tiket Jet Pribadi ke AS Dinilai Janggal

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan jurnalis usai memberikan klarifikasi terkait jet pribadi di Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (17/9/2024). Foto: RENO ESNIR/ANTARA FOTO

Pengamat penerbangan, Alvin Lie, merasa janggal ketika KPK mengungkapkan bahwa, harga tiket jet pribadi yang dinaiki Kaesang dan Erina memiliki seharga Rp 90 juta per penumpang.

"Saya jadi bertanya-tanya, bagaimana KPK bisa mendapatkan angka 90 juta per tiket, per penumpang. Itu yang saya rasakan janggal," ujar Alvin Lie kepada wartawan, Rabu (18/9).

Mulanya, ia mengungkapkan informasi mengenai pesawat jet Gulfstream G650ER tersebut, apakah terdaftar sebagai pesawat jet niaga berjadwal dan diperbolehkan jual tiket atau tidak.

"(Apakah Gulfstream G650ER) Pesawat niaga tidak berjadwal yang disewakan atau dicarter, atau adalah pesawat bukan niaga yang khusus hanya melayani kepentingan pemilik saja, dan dilarang mengangkut penumpang atau cargo yang dibayar," ucap mantan anggota DPR ini.

Menurut Alvin, pesawat Gulfstream G650ER adalah pesawat bukan niaga, sehingga tidak boleh memungut bayaran dari penumpang atau cargo yang dimuat.

Secara garis besar, Gulfstream G650ER bukan pesawat yang menjual tiket seperti pesawat komersil lainnya. Pesawat ini juga disebut Alvin teregistrasi di Amerika.

Kemudian, jika pesawat ini disewa, tarifnya berkisar USD 12 ribu-13 ribu per jam. Kemudian konsumsi avturnya sendiri sekitar 1.900-2.000 liter per jam.

Alvin pun mencoba kalkulasi dengan mengambil harga tengahnya yakni biaya sewa di harga USD 12.500 per jam, dan avtur 2.000 liter per jam.

"Kemudian kita coba sekarang kilas balik rute penerbangannya, adalah dari Bandara Halim di Jakarta, ke Bandara Chubu di Nagoya Jepang, lanjut ke bandara, kemungkinan di LAX Los Angeles, Amerika Serikat," tuturnya.

Pada penerbangan Halim-Jepang memakan waktu 7 jam, durasi yang sama juga terjadi jika perjalanan dari Jepang-Amerika.

Sehingga total penerbangan sekitar 14 jam, di luar take off, landing dan lain-lain. Alvin mengkalkulasi, durasi 14 jam dikali 2.000 liter maka konsumsi avtur sekitar 28.000 liter.

"Dengan harga avtur Pertamina saat ini sekitar Rp 13.500 per liter. Jadi untuk penerbangan dari Halim ke Amerika, total 14 jam, 28.000 liter avtur, nilai avturnya adalah sekitar Rp 378 juta," ungkap Alvin.

Pengamat Penerbangan, Alvin Lie menjadi narasumber di Info A1 di kumparan, Selasa (27/8/2024). Foto: Syawal Febrian Darisman/kumparan

Kalkulasi ini baru menghitung perihal avtur untuk pesawat saja, belum lagi biaya pilot, awak kabin, perizinan, layanan navigasi, landing fee, perawatan pesawat dan lain-lain.

Alvin kembali mengkalkulasi soal biaya sewa pesawat dengan tarif tengah USD 12.500 per jam. Jika penerbangan memakan waktu 14 jam, maka harga sewanya menjadi USD 175 ribu.

Alvin juga mengatakan, jika menyewa pesawat, biasanya tidak bisa one way saja. Artinya pesawat disewa secara Pergi-Pulang (PP).

Total biaya sewa pesawat jika PP maka menjadi Rp 5,4 miliar. Konsumsi avtur juga jika dilakukan PP maka menjadi Rp 756 juta.

"Jadi cukup besar, kan, biayanya? Dan pesawat G650ER ini kapasitasnya hanya 16 orang, kalau itu diisi penuh penumpang, sedangkan pesawat yang kita bahas ini ketika berangkat hanya mengangkut 4 penumpang di luar awak kabin dan awak pesawat," pungkasnya.

Pernyataan KPK

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menerima klarifikasi Kaesang soal penggunaan jet pribadi tersebut.

"Yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaesang istrinya, kakak istrinya, dan stafnya, jadi berempat," kata Pahala kepada wartawan Selasa (17/9).

Kaesang mengungkap dalam klarifikasinya kisaran harga perjalanannya ke AS. Disebut per orang memakan biaya hingga Rp 90 juta jika perjalanan menggunakan pesawat komersial kelas bisnis. Nilai tersebut yang mesti dikembalikan Kaesang jika perjalanannya terbukti merupakan gratifikasi.

"Jadi kira-kira Rp 90 juta, kalau berempat, kira-kira Rp 360 (juta), kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara, ya sudah, gitu aja. Laporannya enggak ke mana-mana," jelas Pahala.