Kaki Pasien di Medan Diamputasi Tanpa Izin, Dinkes Lapor ke MKDKI

Ilustrasi bedah. Foto: Gorodenkoff/Shutterstock

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Faisal Hasrimy mengaku pihaknya sudah melaporkan insiden amputasi kaki pasien tanpa izin keluarga di RS Mitra Sejati Kota Medan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Hal ini, kata Faisal, untuk mengetahui apakah ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan oleh dokter yang menangani. Sebab, pihak RS Mitra Sejati mengaku sudah menjalankan prosedur dengan benar.

“Kami juga sudah lapor ke MKDKI karena MKDKI yang bisa menentukan apakah etik profesi kedokteran sudah dijalankan dengan benar atau tidak,” kata Faisal kepada kumparan, Selasa (4/3).

“Jadi kan MKDKI yang bisa menentukan lebih lanjut karena mereka yang menjaga etika profesi kedokteran kan begitu. Artinya semua proses sudah dilakukan,” kata dia.

Kata Faisal, pihak RS mengeklaim bahwa mereka sudah menjalankan prosedur dengan tepat. Sebab menurut mereka, korban memang telah disepakati untuk diamputasi pada bagian jari telunjuk kaki. Jari ini mengalami luka dan harus diamputasi lantaran terindikasi diabetes.

Namun, saat proses operasi berjalan, disebut bahwa jaringan yang rusak ternyata sudah menjalar ke kaki.

“Nah, jadi pada saat diambil tindakan operasi itu kan kondisinya ternyata jaringan itu yang mati sudah menyebar ke atas bukan hanya di jari saja,” kata dia.

“Nah, pada saat mau di-confirm kembali, keluarga ibu itu enggak di dekat ruang operasi,” sambungnya.

Jadi, kata Faisal, pihak medis pun harus segera mengambil keputusan. Sebab, operasi juga sedang berlangsung.

“Sementara ini kan harus diambil tindakan karena sedang proses operasi berjalan, tapi dipanggil beberapa kali keluarganya enggak ada yang hadir,” kata dia.

“Di sinilah keberatan keluarganya kenapa penjelasan awal yang diamputasi jari kaki kenapa sampai ke kaki,” terangnya.

Kasus ini juga sudah dilaporkan oleh suami korban yakni Everedy Sembiring ke Polda Sumut.

Laporan tersebut dituangkan dalam LP STLP/B/303/III/2025/SPKT/POLDASUMUT per tanggal 3 Maret 2024.

“Sudah diterima laporannya, ya, dan akan ditindaklanjuti,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompil Siti Rohani.