Kala Menhan Prabowo Urus Lumbung Pangan: Ditugasi Jokowi, Tuai Kontroversi
PerbesarADVERTISEMENT
Presiden Jokowi mengutus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, untuk menangani sektor pangan. Jokowi menugaskan Prabowo menangani program food estate atau lumbung pangan nasional di dua kabupaten di Kalimantan Tengah.
ADVERTISEMENT
"Kemenhan diberikan tanggung jawab oleh Presiden sebagai leading sector untuk memperkuat food estate," kata Jubir Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dengan keputusan Jokowi yang melibatkan Kemhan dalam program itu, maka TNI ikut terlibat langsung di program food estate yang akan menjadi cadangan logistik di Indonesia.
Dahnil menjelaskan, pentingnya program food estate demi keberlangsungan pangan Indonesia. Berdasarkan survei The Economist pada 2017, negara Asia tak lagi menjadi negara yang memiliki ketahanan pangan yang baik.
Agar ketahanan pangan Indonesia tetap terjaga, pemerintah mulai menggalakkan berbagai program. Salah satunya menyiapkan sebuah daerah menjadi lumbung padi nasional.
Sebenarnya, rencana Jokowi itu sudah diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
ADVERTISEMENT
Selain Prabowo, menteri yang ditunjuk untuk terlibat dalam program ini yaitu Basuki Hadimuljono dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Penunjukan Prabowo Jadi Sorotan
Penunjukan Prabowo untuk ikut menangani lumbung pangan mendapat berbagai sorotan dan kritik. Salah satunya dari anggota Komisi I DPR, Dave Laksono.
Dave mengatakan, pemberian tanggung jawab sektor pangan kepada Menhan sebenarnya sah-sah saja dilakukan. Hanya saja, ia mengingatkan Prabowo agar menghindari adanya tumpang tindih dalam melaksanakan tugas tersebut dengan jabatannya saat ini sebagai Menhan.
"Yang paling utama jangan sampai itu ada tumpang tindih dan terjadi kekacauan di bawah," kata Dave.
Dave juga mewanti-wanti Prabowo tidak mengesampingkan tugasnya sebagai Menhan. Ia berharap penunjukan untuk menggarap food estate, tak berpengaruh pada kinerjanya si sektor pertahanan sebab masih banyak tugas yang harus diselesaikan Prabowo di sektor pertahanan.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, Dave menilai TNI memang punya pengalaman baik di lapangan terutama terkait pengelolaan lahan. TNI juga memiliki personel dengan jumlah besar yang tak dimiliki Kementerian Pertanian.
Selain Dave, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan, juga menyoroti penunjukan Prabowo. Politikus PKB itu menilai seharusnya tugas itu diberikan pada Kementerian Pertanian.
"Baiknya tugas ini memang dilimpahkan ke Kementerian Pertanian karena infrastruktur dan birokrasi terkait adanya di sana sehingga lebih efektif tidak muter-muter lagi," kata Daniel.
Akan tetapi karena Jokowi sudah memutuskan hal itu, Daniel mendukung keputusan tersebut. Selain itu, ia berpendapat kemungkinan Jokowi memberi tanggung jawab baru kepada Ketua Umum Gerindra itu sebagai bentuk ujian dalam rangka melihat kinerjanya sebagai menteri.
ADVERTISEMENT
"Mungkin ini tugas khusus yang diberikan sambil menguji kinerja Pak Prabowo mengingat Prabowo senantiasa berbicara mengenai kedaulatan pangan," ucap dia.
Sementara anggota Komisi IV Fraksi PKS, Andi Akmal, mengaku bingung pengelolaan pangan diberikan kepada Kemhan. Sebab, ia menilai Kementan yang lebih berwenang dalam mengurusi pangan.
"Saya juga bingung sebagai anggota Komisi IV, Kemenhan yang bukan tupoksinya diberikan tugas garap lumbung pangan di Kalteng," kata Andi.
Andi menjelaskan, Kementan memiliki SDM yang diperlukan untuk mengelola lumbung pangan nasional. Ia juga menilai pemberian tanggung jawab yang tak sesuai dengan tupoksi kementerian menjadi keputusan yang kurang bijak.
Maka dari itu, ia berpesan kepada tiap kementerian untuk mengurusi tugas dan kewenangannya masing-masing. "Sebaiknya kementerian fokus dengan tupoksi masing-masing. Sehingga bisa dinilai kinerjanya," tutur Andi.
ADVERTISEMENT
Penunjukan Prabowo karena Butuh Keterlibatan TNI dalam Mengurus Lumbung Pangan
Ketua Fraksi NasDem DPR, Ahmad Ali, menjelaskan penunjukan Prabowo berlangsung dalam rapat terbatas dipimpin Presiden Jokowi kala membahas pangan di masa pandemi COVID-19.
Dalam rapat itu, Jokowi membagikan program lumbung pangan ini kepada beberapa menteri dengan area berbeda-beda. Di antaranya Mentan, Menhan, dan Menteri BUMN.
"Pembukaan lahan ini kemudian dikerahkan oleh Menhan mungkin karena di bawahnya ada TNI yang di samping dia sebagai pertahanan di kondisi seperti ini mereka bisa mengontribusikan untuk ketahanan pangan kita," kata Ali.
Dengan adanya pengerahan TNI, maka pembukaan lahan akan semakin efektif. Sehingga Kementan dapat membuat teknologi pertanian di wilayah tersebut.
"Jadi semua orang. Mentan sudah pasti dia itu memang tupoksi dia. Jadi dia enggak tahu berapa ratus hektar, dia punya tanggung jawab untuk ketersediaan pangan. Dia belum cukup, kemudian butuhlah semua stakeholder bangsa ini kemudian untuk berkontribusi," ucap Ali.
Gerindra Sebut Program Lumbung Pangan Sesuai Konsep yang Mereka Tawarkan
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut penunjukan Prabowo menggarap program lumbung pangan nasional bukan bagian dari deal pascapilpres.
Dasco mengatakan, penunjukan Prabowo itu berkaitan dengan konsep ketahanan pangan yang pernah ditawarkan Prabowo ke Jokowi sebelum menjadi menteri.
"Kalau kemudian ada pertanyaan apakah itu termasuk deal, kemarin itu kita tidak ada deal. Tapi kita menawarkan konsep memperkuat pertahanan, ketahanan pangan ketahanan energi dan beberapa lagi," kata Dasco.
Dasco menjelaskan, penunjukan Prabowo juga karena ketahanan pangan merupakan bagian dari pertahanan negara. Dan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Prabowo sebagai Menhan.
Wakil Ketua DPR itu menilai, program lumbung pangan nasional merupakan bagian dari cadangan logistik strategis dan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan begitu, diharapkan Indonesia bisa berdaulat secara pangan dan tidak tergantung dari negara lain.
Jokowi dan Prabowo Tinjau Bersama Lumbung Pangan di Kalimantan Tengah
ADVERTISEMENT
Kamis (9/7), Jokowi bersama Prabowo meninjau bersama lokasi lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Titik lokasi pertama yang dikunjungi adalah Kabupaten Kapuas.
Jokowi disambut oleh beberapa menteri kabinet yang sudah tiba terlebih dahulu yaitu Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Jokowi tampak mengenakan baju putih, sementara Prabowo mengenakan pakaian khasnya berwarna coklat.
Setelah meninjau lumbung pangan di Kapuas, lokasi kedua yang ditinjau ada di Kabupaten Pulang Pisau.
Mengintip Lumbung Pangan Prabowo di Kalimantan
Berdasarkan pantauan kumparan di lokasi, sawah yang menjadi lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau tampak masih asri. Lokasinya terletak di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu.
Di Kabupaten Pulang Pisau ada tiga kecamatan yang menjadi wilayah lumbung pangan nasional: Kecamatan Pandih Batu, Maliku, dan Kahayan Hilir.
ADVERTISEMENT
Luas wilayah program lumbung pangan nasional di Kabupaten Pulang Pisau sendiri 10.000 Ha, sementara di Kabupaten Kapuas 20.000 Ha.
Dalam rencana konsep yang dikembangkan Kementerian Pertanian, strategi pengembangan lumbung pangan nasional antara lain: pendekatan hulu-hilir, integrasi pangan, horti ternak dan perkebunan, berbasis klaster, lalu dibuat dengan pertanian modern dan berkelanjutan.
Jokowi Beberkan Alasan Tunjuk Prabowo Urus Lumbung Pangan
Setelah melakukan peninjauan bersama, Jokowi membeberkan alasannya menunjuk rivalnya di Pilpres 2019 itu untuk mengurus lumbung pangan. Prabowo dipilih karena program lumbung pangan termasuk dalam cadangan strategis sektor pangan.
"Dan leading sektornya ini nanti, karena menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan yang tentu saja didukung Pak Menteri Pertanian dan juga Menteri PUPR," kata Jokowi.
ADVERTISEMENT
Mantan Gubernur DKI itu juga mengharapkan adanya dukungan penuh dari gubernur dan bupati di Kalteng demi menyukseskan program lumbung pangan nasional ini.
Diharapkan, lumbung pangan nasional dapat menjadi pemasok cadangan pangan ketika sumber pangan utama kurang.
"Kita harapkan dengan cadangan strategis pangan, kita ini betul-betul bisa kita atur kalau memang dalam negeri kekurangan, akan di-supply dari sini," ucap dia.
Selain itu, Jokowi menyebut pemerintah tengah menyiapkan cadangan logistik nasional untuk mengantisipasi krisis pangan. Nantinya, cadangan logistik nasional akan dikelola sebuah badan.
"Kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional yang nantinya kurang lebih akan dikelola oleh sebuah badan. Dan badan ini nanti bisa bekerja sama baik dengan pola investasi, baik nanti dikerjakan BUMN atau dengan skema yang lainnya," tutur dia.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
