Kalah Pileg, Eks Caleg PPP Gugat ke MK Minta Anggota DPR Dibatasi 2 Periode

Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Shutterstock

Muhamad Zainul Arifin menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta adanya pembatasan masa jabatan anggota DPR menjadi dua periode. Menurutnya, dengan tidak dibatasinya periode masa jabatan menyebabkan sirkulasi kekuasaan lembaga legislatif menjadi tidak berjalan. Wajah baru sulit menang dan mengisi posisi legislatif.

Dalam gugatannya, Zainul menguji konstitusionalitas materi dan penjelasan Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang ketentuan masa jabatan anggota DPR, tetapi tidak mengatur tentang periodisasi jabatan.

Berikut rincian pasalnya:

"Bahwa dalam ketentuan pasal a quo, masa jabatan anggota legislatif tidak ditemukan adanya pembatasan periodesasi. Dalam ketentuan a quo hanya terdapat pembatasan masa jabatan," kata Zainul dalam gugatannya, dikutip dari laman MK, Senin (28/10).

"Sehingga dengan demikian, tatkala jabatan anggota legislatif telah berakhir, seorang anggota legislatif masih dapat mencalonkan/menjabat lagi dalam periode selanjutnya meski sebelumnya telah pernah menjabat berkali-kali dalam jabatan yang sama," sambungnya.

Ilustrasi Simulasi Surat Suara Pemilu. Foto: Budi Candra Setya/ANTARA FOTO

Menurut Zainul, tidak adanya pembatasan periodesasi jabatan anggota legislatif telah menyebabkan ketidakpastian dalam negara hukum Indonesia. Sebab, ketiadaan pembatasan periodesasi jabatan itu sama sekali tidak memberi kepastian perihal sampai berapa periode seorang dapat mencalonkan/menjabat sebagai anggota legislatif.

Padahal, menurutnya, negara hukum disebut sebagai negara hukum bila memiliki hukum-hukum yang berkepastian. Terutama dalam bentuk norma tertulis.

Dia mengatakan, efek lebih lanjut dengan tidak adanya pembatasan masa periode seseorang dapat menjabat sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagai akibat adanya multitafsir tersebut adalah semakin mengecilnya kesempatan bagi warga negara untuk dapat menduduki jabatan tersebut.

"Termasuk Pemohon untuk memiliki calon yang lebih berkualitas, kredibel dan akuntabel," kata Zainul.

Padahal, kata dia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Sulitnya menduduki jabatan tersebut, kata Zainul, karena 'wajah lama' yang kembali menang pemilu memiliki kemampuan baik kekayaan, sarana, prasarana, lebih baik ketimbang 'wajah baru'. Dia menilai periodisasi ini harus dibatasi.

"Suatu jabatan publik yang mengandung kekuasaan atau kewenangan di dalamnya seharusnya dibatasi guna menghindarkan timbulnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan," kata dia.

Ilustrasi lambang Mahkamah Konstitusi. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Zainul pun membeberkan kerugian konstitusionalnya. Dia ikut Pileg DPR RI pada 2024 lalu melalui PPP untuk Dapil Jakarta II meliputi daerah Jakarta Pusat, Luar Negeri, dan Jakarta Selatan. Namun, berdasarkan putusan KPU, ia gagal melaju ke Senayan. Dia mengantongi suara 2,923 suara dan menduduki peringkat ketiga pada suara calon dari Partai PPP.

Dia mengaku bersaing dengan 'wajah lama' atau calon petahana pada keanggotaan parlemen. Dalam gugatannya, Zainul merasakan pemilihan legislatif anggota DPR-RI dari waktu ke waktu kental didominasi oleh orang-orang lama yang sudah menduduki jabatan sebelumnya.

"Jabatan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan jabatan publik sehingga jabatan itu memerlukan pembatasannya," ujarnya.

Terkait gugatan tersebut, Zainul meminta MK untuk: