Kamera ETLE Masih Kurang, Korlantas Polri Minta Penambahan

RDP Komisi III dengan Kakorlantas Polri di Ruang Sidang Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan

Kepala Korps Polisi Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi meminta penambahan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Hal itu diungkapkan Firman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Korlantas Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).

"Kami laporkan kepada bapak dan ibu peserta rapat sekalian bahwa sampai hari ini jumlah kamera ETLE adalah 433 untuk yang statis, 5 untuk weight in motion atau untuk penimbangan yang bersifat mobile. Kemudian 806 mobil handheld, 65 mobile on board," ungkapnya.

Firman menegaskan, jumlah kamera ETLE yang ada saat ini masih kurang. Setidaknya Polri butuh 3.465 kamera ETLE statis, 1.472 kamera ETLE weight in motion, 39.691 mobile handheld, 1.261 mobile on board, dan 737 kamera ETLE portable.

"Sedangkan yang dibutuhkan kami memiliki data masih cukup jauh bapak," ujar Firman.

Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya menunjukkan perangkat kamera 'Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile' yang terpasang pada kendaraan patroli di Jakarta, Rabu (7/12/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Lebih jauh, dia melaporkan bahwa pemenuhan ETLE yang menjadi program Kapolri itu berada di tengah-tengah anggaran berjalan. Pihaknya juga mendorong setiap daerah menambah kamera ETLE sebab ada potensi penambahan pajak dari penindakan secara elektronik tersebut.

"Dan kami mengadakan tour kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan di wilayah dengan mengingatkan tentang potensi peningkatan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya masing-masing karena ternyata potensi ini sampai triliunan," terangnya.

Kamera ETLE yang saat ini ada, kata Firman masih terus dikembangkan agar bisa mengenali pelat nomor kendaraan hingga jumlah jenis pelanggaran masyarakat di jalan raya. Dia juga menjelaskan manfaat ETLE untuk masyarakat.

"Mampu membangun budaya tertib. Kemudian meminimalisasi potensi pelanggaran. Adanya sistem terpadu mendukung program pemerintah. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban Laka Lantas," tutur Firman.

"Mampu memberikan pelayanan prima di bidang keamanan keselamatan Hukum Administrasi maupun kemanusiaan. Mencegah konflik antar petugas dan masyarakat serta mencegah terjadinya penyimpangan," pungkasnya.