Kampanye Hari Pertama Partai Buruh: Demo Tolak Kenaikan UMP di Balkot DKI

Massa Partai Buruh berdemo sekaligus kampanye di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Massa Partai Buruh pimpinan Said Iqbal menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan siang ini. Massa buruh menuntut Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengkaji ulang UMP DKI Jakarta 2024 yang hanya naik 3,6 persen.

Massa Partai Buruh mulai berdatangan dengan mobil komando, disusul penjagaan aparat polisi. Akibat aksi ini, jalanan depan Balai Kota DKI macet.

Buruh menuntut Heru Budi menaikkan UMP DKI Jakarta sebesar 15 persen.

Massa Partai Buruh berdemo sekaligus kampanye di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengatakan, aksi ini sekaligus rangkaian pertama kampanye dari Partai Buruh jelang pilpres. Menurutnya, selain di Jakarta, massa Partai Buruh juga serentak melakukan aksi menuntut kenaikan UMP di berbagai kantor kepala daerah.

"Hari ini Partai Buruh kampanye perdana di Indonesia, kumpul di kabupaten/kota bergerak ke kantor gubernur. Dalam kampanye pertemuan antara caleg partai buruh dan anggotanya, kita jadikan satu paket dengan isu kenaikan upah 15 persen," ujar Sadi di lokasi, Selasa (28/11).

"Upah yang layak 15 persen, platform Partai Buruh yang kita perjuangkan bersama. Tidak pernah dilakukan parpol mana pun," tambah dia.

Massa dari Partai Buruh dan sejumlah aliansi buruh melakukan unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (28/11/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Said Iqbal mengatakan, elemen buruh ingin memastikan keputusan itu bisa direvisi kembali. Dengan begitu, kenaikan upah buruh bisa naik 15% sesuai dengan tuntutan mereka.

"Kami minta Gubernur pastikan upah naik 15 persen. Kami tidak mau terima apabila tidak naik. Itu penghinaan buat buruh yang telah bekerja maksimal buat pengusaha kaya. Tapi buruh diperas," kata Said Iqbal.

"Kami tidak mau terima Gubernur kenaikan upah 3 persen. Kami menolak. Kami perjuangkan upah 15 persen dengan cara apa pun sepanjang dibolehkan UU. Jika perlu mogok nasional, kami akan mogok nasional," ujar Said Iqbal.