Kampanye Terselubung Jokowi
Meski bercakap empat mata, bukan berarti pertemuan itu dirahasiakan, sebab restoran tempat Prabowo dan Jokowi bertemu hanya berdinding kaca. Potret keduanya tengah makan malam bersama pun beredar. Dan bukan kali itu saja mereka terlihat makan bareng.
Akhir Januari, Senin (29/1), Jokowi kembali bersantap bersama Prabowo. Kali ini siang bolong di tempat terbuka, usai keduanya meresmikan Graha Utama Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Mereka mampir di Warung Bakso Pak Soleh, Bandongan, dan asyik makan bakso sambil mengobrol berdua.
Makan-makan berdua itu seolah kian mengentalkan kedekatan Jokowi dan Prabowo. Apalagi usai debat ketiga, Jokowi terkesan membela Prabowo dengan berkomentar bahwa debat tersebut lebih banyak menyerang personal ketimbang substansi visi dan kebijakan.
“Kurang memberikan pendidikan. Kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa,” kata Jokowi di sela kunjungannya ke Serang, Senin (8/1).
Dalam debat pilpres ketiga tersebut, Prabowo memang meghadapi pertanyaan tajam dari kedua rivalnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Lima hari sebelum makan bakso di Magelang bareng Prabowo, Jokowi—dalam agenda yang lagi-lagi bersama Prabowo—mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak asalkan tidak memakai fasilitas negara.
“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini (berpihak) enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh [kok]. Menteri juga boleh,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai serah terima pesawat Super Hercules C-130J-30 dari Kemenhan ke TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).
Jokowi mengucapkan itu bukan hanya di depan Prabowo, tapi juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAL Laksamana Muhammad Ali, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.
Meski kemudian Jokowi mengatakan bahwa ucapannya mengacu ke UU Pemilu semata, indikasi keberpihakannya sesungguhnya telah diungkap secara tersirat oleh Menkominfo Budi Arie Setiadi yang juga Ketua Umum Projo (relawan Jokowi), serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Golkar (salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran).
“Masa sesuatu yang jelas, kita perjelas lagi sih? Sesuatu yang sudah jelas ya tidak perlu dijelaskan,” kata Budi kepada wartawan usai rapat internal kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari yang sama dengan santap malam Prabowo-Jokowi.
Airlangga menyatakan hal serupa. “Ya, kan sudah jelas, enggak harus diterjemahkan.”
Jokowi bukan cuma makan bareng Prabowo, tapi juga menteri-menterinya yang tergabung dalam koalisi Prabowo (Koalisi Indonesia Maju). Awal Januari, selama tiga hari berturut-turut ia bergantian bersantap bersama mereka. Setelah dengan Prabowo pada 5 Januari, disusul bersama Airlangga pada 6 Januari, dan Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN) pada 7 Januari.
Bersama Zulhas—panggilan akrab Zulkifli Hasan, Jokowi makan siang di Resto Medja, Kota Bogor. Mereka kompak berkemeja putih. Usai santap siang, Zulhas mengatakan kepada wartawan bahwa ia menyampaikan dua hal ke Jokowi, yakni soal perkembangan kampanye Prabowo-Gibran dan soal bantuan sosial yang tengah gencar digelontorkan pemerintah.
Pertemuan intensif Jokowi dan ketua-ketua parpol pendukung Prabowo-Gibran, termasuk baru-baru ini dengan Ketua Umum PSI yang notabene putranya sendiri, Kaesang Pangarep, sesungguhnya secara terang menunjukkan posisi politik Jokowi yang berada di kubu 02 meski ia tak pernah secara resmi mundur dari PDIP (yang mengusung Ganjar-Mahfud).
“PKH (Program Keluarga Harapan), bansos, Bantuan Langsung Tunai El Nino, itu akan dilanjutkan, ditambah Dana Abadi Pesantren. Kalau kami sampaikan keberlanjutan ini, insyaallah [pemilu] satu putaran bisa selesai,” kata Zulhas.
Ucapan tersebut sontak memantik tanda tanya terkait tujuan digelontorkannya bansos: apakah sungguh-sungguh untuk kebutuhan rakyat, atau lebih demi penggalangan elektoral 02 yang menggaungkan keberlanjutan program Jokowi, termasuk bansos-bansos itu.
Bansos Jor-Joran, Gaji ASN Naik
Anggaran belanja bansos memang naik drastis di APBN 2024. Semula nilainya Rp 157,3 triliun atau bertambah Rp 10,8 triliun dibanding realisasi APBN 2023. Namun jumlah itu pun kini membengkak karena Istana meminta tambahan dana yang membuat Kemenkeu perlu merealokasi anggaran pos-pos lain.
“Tahun 2024 ini, bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani, Rabu (31/1). Jumlah ini nyaris menyamai anggaran bansos di masa pandemi Covid-19 yang mencapai Rp 498 triliun.
Angka itu bahkan masih mungkin mengembang menembus Rp 500 triliun atau setengah kuadriliun. Bila itu terjadi, maka anggaran bansos di masa Pemilu 2024 ini akan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Bansos-bansos itu sudah diguyur sejak awal 2024, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bansos Beras, dan Bansos Ganti Rugi Petani atau BLT El Nino. Dua yang terakhir ini telah diputuskan untuk diperpanjang sampai Juni, bertepatan dengan jadwal pemungutan suara kedua jika pilpres berlangsung dua putaran.
“Terkesan semua kebijakan diarahkan untuk membantu pemenangan 02. Sekarang bansos sedang bertebaran. Mungkin nanti akan ada lagi bansos varian lain,” kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan, jor-joran bansos jelas berbahaya bagi keuangan negara dan beban APBN ke depan. Presiden baru harus menekan beban amat berat sambil memenuhi janji kampanyenya menyangkut kebijakan-kebijakan populis.
Imbas dari gelontoran bansos yang superbanyak saat ini adalah potensi terjadinya scarring effect di tengah masyarakat. Artinya, menurut Bhima, “Tahun ini sudah menerima bansos, tapi tahun berikutnya enggak dapat lagi atau jumlahnya berkurang. Tingkat kemiskinan langsung naik, efek riilnya ke ekonomi, sedangkan di anggaran baru akan kelihatan pada 2025.”
Aroma tak sedap jor-joran bansos juga terlihat dari aksi Jokowi yang turun langsung bagi-bagi BLT, bukannya mendelegasikan kepada para pejabat atau petugas di masing-masing daerah. Dalam dua bulan terakhir, Jokowi setidaknya telah 17 kali tampil di berbagai daerah untuk membagi-bagikan bansos secara langsung ke masyarakat.
“Memalukan. [Bagi-bagi bansos] itu tugasnya Mensos, tugasnya camat. Kita pilih pemimpin (presiden) kan tugasnya lebih tinggi dari itu,” kritik Jusuf Kalla yang pernah mendampingi Jokowi di periode pertama pemerintahannya.
Kebijakan populis Jokowi yang belakangan diwujudkan bukan cuma bansos, tapi juga kenaikan gaji aparatur sipil negara.
Dalam pidatonya terkait Nota Keuangan pada Agustus 2023, Jokowi telah mengumumkan rencana kenaikan gaji ASN di pusat dan daerah, serta anggota TNI dan Polri sebesar 8%, berikut kenaikan dana pensiun sebesar 12%. Rencana kenaikan gaji ASN itu pun terealisasi pada 1 Januari 2024, kurang dari dua bulan jelang pemilu.
Hal tersebut dilihat sebagian orang sebagai jurus jitu Jokowi untuk mengambil hati para ASN, dan dengan demikian meraup suara mereka untuk 02 yang juga mencantumkan kenaikan gaji ASN pada dokumen visi, misi, dan programnya.
“ASN ada sekitar 4 juta orang. Kalau satu orang saja menanggung tiga anggota keluarga, berarti dengan dirinya sendiri ada 4 orang. Nah, 4 x 4 juta = 16 juta potensi suara [minus yang belum punya hak pilih],” ujar Bhima, menghitung-hitung.
Di satu sisi, Bhima memaklumi siklus belanja pegawai yang selalu naik jelang pemilu. Di sisi lain, menurutnya hal itu tak dapat dibenarkan karena disiplin fiskal jadi berantakan.
Keberpihakan = Ketidaklayakan Jokowi
Eep Saefulloh Fatah, CEO lembaga konsultan politik Polmark Research Centre, meyakini bahwa Jokowi memang memahami rakyat Indonesia yang ingatannya cenderung pendek. Itu sebabnya meski tahun lalu ia meminta para penjabat kepala daerah untuk netral menghadapi Pemilu 2024, tahun ini ia tak sungkan menunjukkan keberpihakan.
“Saya lihat ada dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi Jokowi menganggap bahwa secara politik, banyak orang di Indonesia itu cepat memaafkan dan cepat memaklumi; atau kedua, ia pelupa,” kata Eep saat bertandang ke kumparan, Rabu (31/1).
Ia melanjutkan, meski Jokowi bukan bagian dari ASN, namun ia presiden alias kepala negara dan kepala pemerintahan di republik ini. Dalam alam demokrasi, ujar Eep, ia mestinya menjadi pucuk kepastian hukum selain parlemen dan Mahkamah Agung.
Terlebih, presiden adalah pemegang kuasa tertinggi dari aparatur negara bersenjata. Para personel Polri dan TNI di lapangan akan patuh dan tegak lurus kepadanya selaku pimpinan.
“Jadi bukan saja Undang-Undang yang ia keluarkan bersama DPR yang jadi pegangan, tapi omongannya juga harus bisa dipegang,” ucap Eep.
Masalahnya, kenyataannya adalah sebaliknya. Itu sebabnya Eep menyebut Jokowi tak layak. Meski ia tak secara lisan menyebut berpihak ke salah satu paslon, namun segala indikasi menunjukkan arah dukungannya ke 02.
“Itu salah satu ketidaklayakan Pak Jokowi yang menurut saya sangat serius,” kata Eep.
