Kampus Diusulkan Dapat Konsesi Tambang, UGM: Kami Belum Ada Pembahasan

Ilustrasi Universitas Gadjah Mada (UGM). Foto: Shutterstock

Baleg DPR RI mengusulkan pemberian lahan pertambangan untuk perguruan tinggi melalui rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan keempat UU No 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Terkait usulan konsensi tambang kepada perguruan tinggi, Universitas Gadjah Mada (UGM) belum dapat informasi. Kampus pun belum bersikap.

"Kita belum dapat informasi itu dan kita belum bahas sama sekali. Jadi bukannya UGM itu menolak atau menerima, belum. Belum ada sama sekali diskusi itu," kata Sekretaris UGM Andi Sandi dihubungi wartawan, Rabu (22/1).

Lanjutnya, secara resmi UGM belum ada pernyataan satu pun terkait dengan tawaran mengelola tambang.

Andi Sandi mengatakan pihaknya masih akan melihat terlebih dahulu regulasi soal wacana pengelolaan tambang itu.

"Kalau kami pada prinsipnya harus melihat ketentuannya dulu, karena kalau tanpa ketentuan kita juga komen, kan tidak pas. Jadi harus melihat regulasinya dulu seperti apa baru kemudian kita memberikan tanggapan untuk rencana itu," jelasnya.

"Kebijakannya sama sekali UGM belum ada, sampai detik ini belum ada UGM membahas itu," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan alasan Baleg mengusulkan pemberian lahan pertambangan untuk perguruan tinggi melalui rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan keempat UU No 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Doli mengungkapkan alasan yang mendasari Baleg mengusulkan revisi UU Minerba tersebut untuk memperkuat affirmative action keberpihakan negara kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya mineral.

Selain organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sudah diprioritaskan mendapatkan lahan tambang, Baleg juga mengusulkan agar perguruan tinggi dan usaha kecil menengah (UKM) juga bisa diprioritaskan.

"Kita ingin supaya semua perwakilan-perwakilan institusi yang selama ini terlibat dengan masyarakat itu meraka betul-betul bisa didukung ditopang oleh kekuatan ekonomi," ungkapnya saat ditemui di sela-sela rapat panitia kerja (panja) revisi UU Minerba, Senin (20/1).

Doli menjelaskan, perguruan tinggi selalu diharapkan agar terus mengembangkan kualitasnya, sehingga sumber daya manusia (SDM) bisa semakin berkualitas pula. Namun, seluruhnya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Kita juga paham bahwa melakukan perguruan tinggi itu butuh biaya yang cukup tinggi, apalagi kalau kita misalnya sudah mulai berpikir perguruan tinggi untuk menjadi perguruan tinggi riset misalnya, ya tentu kan negara punya tanggung jawab dan keterlibatan," jelasnya