Kamus Sejarah 1: Politikus Paling Banyak Dibahas, Ulama Kedua
PerbesarPolemik Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 Kemdikbud menyisakan banyak pertanyaan. Salah satunya tentang porsi status para pelaku sejarah yang dicatat di kamus tersebut.
Kami mencatat ada 144 tokoh Indonesia yang tercantum di dalamnya. Seluruh tokoh itu dapat diklasifikasikan ke dalam 17 status. Mulai dari politikus, ulama, jurnalis, pengusaha, hingga tentara.
Berdasarkan olah data yang kami lakukan terhadap kamus setebal 347 halaman tersebut, politikus mendapat porsi yang paling banyak dibahas. Kemudian diikuti oleh kalangan ulama.
Kami kemudian menemukan bahwa ada 38 politikus di kamus itu. Disusul dengan keberadaan 20 ulama, 18 jurnalis, hingga 14 aktivis.
Sebanyak 38 politikus itu pun tersebar di sejumlah partai politik. Mulai dari PNI, PKI, hingga Masyumi. Para tokoh-tokoh itu di antaranya adalah Sukarno, Muhammad Hata, Muhammad Husni Thamrin, hingga DN Aidit.
Berikut merupakan daftar politikus yang ada dalam kamus tersebut:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 38 data
Nomor | Nama Tokoh |
|---|---|
1 | A. M. Sangadji |
2 | Abikoesno Tjokrosoejoso, R.M. |
3 | Alimin Prawiwodirjo |
4 | Amir Sjarifuddin |
5 | Anwar Cokroaminoto |
6 | Chairul Saleh |
7 | Darsono (Raden Darsono Notosudirdjo) |
8 | Dipa Nusantara Aidit |
9 | Gatot Mangkoepradja, R. |
10 | I Gusti Ketut Pudja |
Sementara itu, 20 ulama yang tercatat di kamus tersebut juga tersebar di sejumlah organisasi Islam. Mulai dari Muhammadiyah, NU, Persis, hingga Naqsabandiyah. Namun memang di dalamnya tak ada nama pendiri NU KH Hasyim Asy’ari.
Berikut merupakan daftar ulama yang ada dalam kamus tersebut:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 20 data
Nomor | Nama Tokoh |
|---|---|
1 | Abdul Malik Karim Amrullah, Haji (HAMKA) |
2 | Abdul Wahab Chasbullah |
3 | Abdullah Akhmad, Haji |
4 | Adnan, Kiai Haji |
5 | Agus Salim, Haji |
6 | Ahmad Dahlan, K.H.. |
7 | Ahmad Hasan |
8 | Ahmad Khatib Al-Minagkabawi |
9 | Ilyas Yacob |
10 | Kahar Moezakkir |
Terkait polemik itu, Kemdikbud sudah meminta maaf. Mendikbud Nadiem Makarim juga telah menugaskan pihak terkait untuk mengoreksi kamus sejarah pertama di Indonesia tersebut. Dia menegaskan bahwa tidak ada niat dari Kemendikbud untuk menghilangkan jejak sejarah.
"(Saya) Menugaskan Dirjen Kebudayaan menyelesaikan masalah dan melakukan koreksi. Saya perintahkan langsung di Kemendikbud menyempurnakan kamus yang sempat terhenti, dilanjutkan lebih cermat secara teknis dan lebih mewadahi pemangku kepentingan termasuk NU," kata Nadiem, Rabu (21/4).
***