Kantor Dinas PU Pemprov Sulsel Digembok, Ada Segel KPK di Salah Satu Ruangan
PerbesarKantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) yang berada di Jalan Ap Pettarani, Kota Makassar, Sulsel, digembok buntut OTT KPK terhadap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, KPK pada Sabtu (27/2) dini hari.
Tidak ada satu pun orang yang dibiarkan masuk, termasuk pegawai dan sekuriti. Ada ruangan yang disegel KPK di Gedung Utama Kantor Dinas PU.
"Ada dua ruangan yang diberikan stiker KPK. Jadi kayaknya, memang disegel," kata petugas keamanan Kantor Dinas PU Sulsel, Wandy, Sabtu (27/2).
Wandy membeberkan petugas KPK mendatangi kantor Dinas PU, Sabtu (27/2) dini hari. Mereka pun datang langsung masuk ke kantor dan meminta petugas setempat menggembok kantor itu.
Kendati demikian, Wandy mengaku belum mengetahui pasti berapa lama petugas KPK di kantor Dinas PU Sulsel. Musababnya, dia baru masuk tugas piket, pagi tadi. Kedatangan petugas KPK hanya diberitahukan oleh petugas jaga sebelumnya.
"Saya baru masuk pagi tadi. Jadi teman yang jaga sebelumnya yang sampaikan. Tapi soal gembok itu, memang saya yang gembok biar engga ada masuk. Ini hanya perintah juga," bebernya.
Sementara itu, beredar kabar bahwa petugas KPK melakukan penyegelan beberapa lokasi. Termasuk kamar Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di rumah pribadi di Jalan Perintis Kemerdekaan dan rumdin Gubernur Sulsel di Jalan Jenderal Sudirman.
Namun, kabar penyegelan tersebut belum dibenarkan oleh Jubir Gubernur Sulawesi Selatan, Veronica Moniaga. Veronica belum melihat langsung kamar pribadi Nurdin yang dikabarkan disegel tersebut.
"Minta maaf , saya jujur ini tidak sampai cek ke kamar Pak Gub, bahkan ke Perdos. Karena saya terus menanti informasi dari KPK dulu,"ucap Veronica.
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, terjaring OTT KPK pada Jumat (26/2) malam hingga Sabtu (27/2) dini hari. Nurdin ditangkap bersama dengan 5 orang lainnya.
Saat ini pihak-pihak yang terjaring OTT tersebut sudah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka tengah diperiksa intensif penyidik KPK, untuk kemudian ditentukan status hukumnya.
"Tim KPK akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak dimaksud dan dalam waktu 1x24 jam KPK akan segera menentukan sikap," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (27/2).