"Kapan e-KTP Saya Jadi?"
PerbesarTidak hanya satu dua orang saja yang masih mengeluh soal e-KTP yang belum jadi. Banyak masyarakat Indonesia yang hanya mendapatkan kertas semacam kuitansi pengganti e-KTP. Berbulan-bulan masyarakat memegang kuitansi ini sebagai pengganti e-KTP.
Kumparan menemui beberapa orang yang mendapatkan kuitansi itu. Yusuf misalnya, dia mendapatkan kertas ala kuitansi itu pada Agustus 2016 lalu di Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bulan berlalu hingga Maret 2017 ini dia tak juga mendapatkan e-KTP.
"Terakhir Februari kemarin ke kelurahan katanya baru akhir Maret blangkonya dari Kemendagri ada," kata Yusuf kepada kumparan, Senin (6/3).
Yusuf tak sendiri, demikian juga Wisnu yang tinggal di Pisangan Timur, Jakarta Timur. Dia sejak Oktober 2016 lalu hanya memegang kuitansi pengganti e-KTP. Berkali-kali mengecek ke kelurahan disebutkan kalau e-KTP belum ada karena permasalahan blangko.
"Nggak tahu kapan e-KTP saya jadi" tegas Wisnu.
PerbesarUntuk di Jakarta saja yang notabene ibu kota, persoalan blangko e-KTP menjadi biang persoalan.
Bagaimana dengan di daerah? Patut diduga persoalan yang sama dihadapi.
Banyak dugaan sebab proyek nasional e-KTP ini tertunda-tunda. Ada yang mengaitkan proyek terkendalanya pengadaan e-KTP dengan kasus korupsi yang tengah ditangani KPK. Proyek senilai Rp 6 triliun ini diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun. KPK mencatat pengembalian uang terkait kasus ini sudah mencapai Rp 250 miliar, dari politisi di DPR dan perusahaan.
KPK sendiri memilih tidak berkomentar saat ditanyakan apakah ada kaitan antara korupsi e-KTP dengan kendala masyarakat kesulitan mendapatkan e-KTP. KPK menyidik pengadaan pada 2011 lalu.
Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan keterlambatan proses pengadaan blangko terkait dengan proses tender. Pada Desember 2016 lalu, tidak ada pemenang.
Terkait blangko e-KTP yang sekarang sudah kekurangan di beberapa daerah, sehingga diberikan surat keterangan sementara sebagai KTP bagi masyarakat yang datang merekam datanya, karena saat ini masih proses lelang. Terkait lelang prosedurnya memang sangat ketat. Mulai dari probity audit sampai akhir perlu waktu setidaknya hampir 50 hari. Kemendagri memang sangat hati-hati agar proses sesuai ketentuan