Kapolri Dorong Buruh & Pengusaha Tetap Dialog: Kesejahteraan Kepentingan Bersama
PerbesarKapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah pesan saat peresmian Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/8/2026). Salah satunya, mendorong agar pekerja, buruh dan pemerintah memiliki hubungan industrial yang sehat dan konstruktif di perubahan lanskap dunia kerja yang semakin cepat.
Sigit mengatakan, perkembangan teknologi, otomatisasi, robotika, artificial intelligence (AI), hingga Internet of Things (IoT) telah mengubah cara industri bekerja sekaligus karakter pekerjaan.
Karena itu, para pekerja perlu terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat keterampilan agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja ke depan.
"Kita harus mampu beradaptasi, meningkatkan kompetensi, memperkuat keterampilan, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja masa depan," kata Kapolri saat menghadiri peresmian Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya.
Menurutnya, buruh memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kontribusi para pekerja yang setiap hari menggerakkan roda produksi, industri, perdagangan, dan perekonomian.
Di sisi lain, Kapolri menilai perjuangan meningkatkan kesejahteraan pekerja perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya saing Indonesia.
Kapolri turut menyoroti komunikasi yang telah terbangun antara serikat pekerja dengan kalangan pengusaha, termasuk Apindo, dalam membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Ia menilai ruang dialog tersebut merupakan perkembangan positif karena pekerja dan pengusaha dapat duduk bersama untuk mencari titik temu.
"Ini merupakan sebuah permulaan yang baik," ujar Kapolri.
Menurut Kapolri, kesepakatan yang dihasilkan melalui dialog bersama dapat menjadi fondasi untuk membangun hubungan industrial yang semakin baik.
"Mudah-mudahan ini menjadi angin baru dalam hubungan industrial di Indonesia," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menyoroti peran Desk Ketenagakerjaan Polri dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan pekerja.
Sejak 2025 hingga saat ini, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menangani 324 perkara hubungan industrial, termasuk perkara yang melibatkan 1.062 buruh KSPSI AGN. Selain itu, 4.505 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) telah difasilitasi agar dapat kembali bekerja di sejumlah perusahaan.
Kapolri menekankan penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan harus mengedepankan komunikasi yang terbuka dan mekanisme yang jelas.
"Mari kita selesaikan persoalan melalui dialog. Mari kita jaga hubungan industrial agar tetap kondusif, karena pada akhirnya kesejahteraan pekerja, keberlangsungan dunia usaha, dan kemajuan ekonomi nasional merupakan kepentingan kita bersama," tegas Kapolri.