Kapolri Hadiri Rakernis Reskrim: Jadi Upaya Penguatan SDM dan Profesionalisme
·waktu baca 3 menit
PerbesarPenguatan sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme dalam penegakan hukum menjadi salah satu poin yang ditekankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reserse Kriminal (Reskrim) Polri.
Hal tersebut disampaikan Sigit saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reskrim Polri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/5).
Sigit mengatakan, Rakernis menjadi bagian dari upaya Bareskrim dan jajaran untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di tengah tantangan kejahatan yang semakin kompleks.
“Rakernis kali ini adalah bagian dari upaya dari Bareskrim dan jajaran untuk terus meningkatkan profesionalisme dengan penguatan kualitas dan kemampuan SDM,” kata Sigit.
Menurutnya, penguatan SDM harus dibarengi dengan peningkatan kolaborasi dan sinergi antaraparat penegak hukum agar penegakan hukum berjalan optimal sesuai kebijakan pemerintah.
“Di satu sisi, tentunya kita juga harus meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar para penegak hukum untuk bisa melaksanakan penegakan hukum secara optimal sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, khususnya menghadapi program-program rencana kerja pemerintah,” ujarnya.
Sigit mengatakan, situasi global saat ini turut memunculkan celah-celah kejahatan baru yang harus diantisipasi bersama.
“Di sisi lain juga kita menghadapi situasi global yang tentunya juga berdampak terhadap situasi di dalam negeri dan tentunya ini juga memunculkan celah-celah hukum baru yang tentunya harus kita antisipasi bersama,” ucap dia.
Ia juga menyoroti perkembangan kejahatan transnasional yang terus mencari modus operandi baru melalui perkembangan teknologi digital.
“Di satu sisi juga bagaimana kita terus mengikuti perkembangan kejahatan-kejahatan transnasional yang tentu terus berkembang untuk mencari celah-celah untuk melakukan modus-modus operandi kejahatan baru. Tentunya ini yang menjadi perhatian kita bersama,” tutur Sigit.
Sigit juga menyinggung terkait KUHP dan KUHAP baru yang dinilai membutuhkan penyesuaian paradigma penegakan hukum, termasuk penerapan restorative justice.
“Tentunya harapan kita semua, kami semua, bisa bekerja sama dengan seluruh APH (Aparat Penegak Hukum) untuk bisa memberikan harapan baru terkait dengan paradigma KUHP dan KUHAP yang baru yang tentunya banyak memberikan ruang keadilan restoratif di semua tingkatan, tidak hanya sekadar atributif, dan semuanya ini tentunya perlu dipahami oleh seluruh anggota,” jelasnya.
Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang turut hadir dalam Rakernis tersebut mengapresiasi langkah Polri dalam memperkuat keamanan ruang digital.Menurutnya, kerja sama antara Kemkomdigi dan Polri sangat membantu dalam menghadapi berbagai kejahatan berbasis digital.
Ia menyebut berbagai bentuk kejahatan saat ini semakin banyak memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, sehingga dibutuhkan terobosan baru dalam penanganannya.
“Tadi yang disampaikan Pak Kapolri bahwa kejahatan-kejahatan saat ini tentu bercampur atau menggunakan modus-modus yang menggunakan digitalisasi dan juga teknologi,” ujar Meutya.
Ke depan, kata Meutya, pemerintah berharap kerja sama lintas lembaga semakin diperkuat, terutama dalam menangani judi online, penipuan digital, serta kejahatan yang menyasar anak-anak dan kelompok rentan.
“Dan ke depan kita harapkan tentu kerja sama dalam program-program yang menjadi atensi Bapak Presiden, termasuk di antaranya judi online, kemudian scam, dan kejahatan-kejahatan lain apalagi yang menyasar anak-anak dan kaum rentan,” tutupnya.