Kapolri, Panglima TNI, KSAD, KSAL & KSAU ke Polda Papua, Tekankan Sinergisitas

Pengarahan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin, (9/1/2023). Foto: Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo bersama-sama mengunjungi Papua.

Kapolri, Panglima TNI bersama tiga kepala staf kemudian memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit TNI-Polri pada Senin (9/1) di gedung baru Polda Papua. Gedung itu diresmikan Minggu (8/1).

Listyo Sigit Prabowo menegaskan, TNI-Polri akan bersinergi mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pembangunan di Papua.

Pengarahan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin, (9/1/2023). Foto: Polri

Ia menegaskan, Polri sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Papua.

Sigit menyebut, peran TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Jokowi untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua berjalan maksimal.

"Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," kata Sigit.

Ada sejumlah kebijakan prioritas pemerintah di Papua, yakni pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.

Selain itu, ada major project, yakni pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.

Pengarahan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin, (9/1/2023). Foto: Polri

Dua Pendekatan Polri

Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah di Papua, Polri melakukan dua pendekatan, yakni soft approach dan hard approach.

Pendekatan lunak dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM.

"Sehingga terjadi transfer knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan," ucap dia.

Pengarahan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin, (9/1/2023). Foto: Polri

Meski begitu, Sigit menekankan, TNI-Polri akan melakukan hard approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.

"Terkait dengan masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal kelompok kriminal bersenjata yang terus melakukan serangan sehingga tentunya berdampak pada terhambatnya proses pembangunan," kata Sigit.

"Tentunya kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya. Sehingga harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional," ucap Sigit.

Eks Kabareskrim ini memastikan, dalam penegakan hukum tersebut, Polri selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu untuk memastikan penegakan hukum yang diambil telah proporsional.

"Tentunya kita berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," tutur Sigit.

Pengarahan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin, (9/1/2023). Foto: Polri

Sambutan Panglima TNI

Sementara Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, dalam kunjungan ini mereka menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua.

Aspirasi itu kan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil TNI-Polri di Papua ke depannya.

"Bahwa saya akan belanja masalah ya istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan ke depan maupun perencanaan ke depan," kata Yudo.

Yudo memastikan, ke depan TNI-Polri akan diambil kebijakan yang sesuai guna mensukseskan seluruh program atau kebijakan pemerintah di Tanah Papua.

"Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, meningkatkan kesejahteraan," jelas Yudo.

Lebih lanjut, Yudo menegaskan TNI-Polri akan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah membangun Papua.

"Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya DOB, kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah," tutup Yudo.