Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, Dipecat Usai Hamili Tahanan-Paksa Gugurkan Kandungan
PerbesarPolda Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) terhadap IPDA Sarbani, mantan Kapolsek Dompu. Ia terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik profesi Polri karena berhubungan badan di luar nikah dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR.
Hubungan badan tersebut dilakukan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, wilayah hukum Polres Dompu, saat DR berstatus sebagai tahanan dalam kasus narkoba.
Keputusan pemecatan itu dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB pada Senin (9/11/2026).
Sidang berlangsung selama delapan jam, mulai pukul 14.00 hingga 22.00 WITA, di Ruang Sidang Bidpropam Polda NTB. Sebanyak 10 saksi dihadirkan untuk mengungkap rangkaian pelanggaran yang dilakukan Sarbani.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid, mengatakan keputusan itu merupakan bentuk ketegasan institusi terhadap anggota yang melakukan pelanggaran berat dan mencoreng nama baik kepolisian.
"Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri," ujar Kholid, Kamis (11/11).
Sekilas Kasus
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta persidangan, perkara ini bermula dari dugaan persetubuhan yang terjadi pada 28 Juli 2026. Perbuatan tersebut kemudian berlanjut pada Agustus 2026.
Dalam periode tersebut, Sarbani juga terbukti mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Dompu dan melakukan hubungan badan di luar nikah dengan tahanan perempuan tersebut.
Hubungan badan itu dilakukan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, tempat DR seharusnya menjalani proses hukum sebagai tahanan kasus narkoba.
Dalam perkembangan pemeriksaan, terungkap pula adanya rencana untuk menggugurkan kandungan DR.
Sebelumnya, informasi yang beredar menyebutkan DR diketahui hamil pada awal Oktober 2026. Kondisi tersebut kemudian disampaikan kepada pihak keluarganya.
Informasi lain menyebutkan Sarbani pernah menemui keluarga DR dan memberikan uang sebesar Rp 5 juta. Pemberian uang itu diduga berkaitan dengan upaya meredam persoalan tersebut.
Selain Sarbani, dalam informasi awal yang beredar juga muncul dugaan keterlibatan anggota polisi lain. Anggota tersebut disebut-sebut kerap berhubungan dengan DR selama berada di tahanan. Namun, dugaan keterlibatan anggota lain tersebut perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian.
Dijatuhi Patsus 30 Hari dan Dipecat
Dalam sidang etik tersebut, majelis menyatakan Sarbani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
Sanksi yang dijatuhkan berupa penempatan di tempat khusus (patsus) selama 30 hari serta Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut didasarkan pada sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan, keputusan PTDH tersebut menjadi bukti bahwa Polda NTB tidak akan melindungi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
"Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar senantiasa memegang teguh pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tutup Kholid.