Karding Cari Keterlibatan Internal yang Buat Penggerebekan PMI Ilegal Bocor

Diptalk bersama Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, blak-blakan soal tantangan dalam memberantas pengiriman pekerja migran nonprosedural.

Salah satunya, bagaimana upaya penggerebekan penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural atau ilegal yang kerap bocor. Ia mengaku sudah beberapa kali merencanakan penggerebekan, namun informasi selalu lebih dulu sampai ke pelaku.

“Saya beberapa kali sebenarnya ingin grebek penampungan, tapi selalu bocor. Ini saya juga lagi cari polanya yang aman, aman dalam arti yang tidak bocor itu,” kata Karding, Jumat (11/4).

Bahkan, lanjut dia, tidak menutup kemungkinan kebocoran terjadi dari dalam lembaganya sendiri.

“Saya juga mencari, siapa tahu di dalam internal saya juga ada pemainnya banyak. Kita juga sedang mencari,” ujarnya.

Saat ditanya bagaimana koordinasi BP2MI dengan kepolisian, Karding menegaskan pihaknya intens melakukan komunikasi lintas lembaga.

Pelaku penampungan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Kampung Sindanggalih, Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Foto: Dok. Istimewa

“Ya kita ini intens melakukan koordinasi dengan kepolisian, dengan imigrasi. Saya sudah berapa kali ketemu Pak Kapolri, dengan Bu Nurul yang, apa itu, kepala TPPO-nya kepolisian juga kita terus koordinasi, dengan imigrasi juga kita terus koordinasi,” jelas Karding.

Ia menekankan bahwa celah-celah pengiriman ilegal harus ditutup dengan serius, tidak hanya di pelabuhan kecil atau pelabuhan tikus. Menurutnya, perhatian lebih juga perlu diarahkan ke pelabuhan besar, termasuk bandara internasional.

"Justru menurut saya yang harus kita mungkin perhatikan, dicek lagi datanya mungkin yang justru ya di pelabuhan Internasional, seperti Airport Internasional juga perlu dicek,” kata dia.

Karding menyebut pengiriman pekerja ke negara-negara seperti Arab Saudi secara non prosedural masih sering terjadi melalui bandara. Karena itu, pengawasan di titik-titik keberangkatan formal juga menjadi fokus lembaganya ke depan.

“Terutama kenapa masih bisa banyak berangkat ke Arab, secara unprosedural,” tegasnya.