Karding: Iklan di Medsos Jebak PMI ke Kamboja

Diptalk bersama Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut iklan media sosial (medsos) bikin Pekerja Migran Indonesia (PMI) terjebak pergi ke Kamboja secara non-prosedural.

"Media sosial. Jadi, rata-rata yang ke negara-negara tujuan Myanmar, terutama Thailand, termasuk Kamboja, itu anak-anak yang terdidik," kata Karding di Kabupaten Sleman, Rabu (16/4).

Dijelaskan Karding, para pemuda Indonesia ini sebetulnya sudah memiliki pekerjaan, tapi mereka tergiur oleh iming-iming promosi di medsos.

"Anak-anak yang sudah punya pekerjaan sebelumnya. Tertarik iming-iming promosi, lalu kemudian di situlah mereka kena (terjebak)," kata Karding.

Saat di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Karding juga menjelaskan kementeriannya tak punya penempatan kerja sama dengan negara seperti Myanmar dan Kamboja, sehingga tak ada data PMI non-prosedural di negara tersebut.

"Biasanya kita punya datanya kalau ada kejadian, ada yang viral, itu baru kita cari. Kami harus menyiapkan energi dan cara untuk menemukan itu. Itu sebenarnya kita enggak punya data, dan 95 persen kasus terhadap pekerja migran Indonesia itu dari yang non-prosedural, yang ilegal-ilegal," katanya.

Tak henti, Karding meminta agar masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri untuk mengikuti prosedur.

"Jangan mudah teriming-imingi oleh Promosi-promosi yang ada di media sosial. Kalau yang TPPO di Myanmar, hampir seluruhnya terdidik. Hampir seluruhnya terdidik. Dan berangkatnya bukan lewat orang di daerah calo seperti pekerja migran yang lain, ya. Tapi lewatnya mereka dapat informasi iklan, lalu dihubungi ya kontak tertentu," katanya.

Kontak iklan ini biasanya juga orang Indonesia tetapi tidak saling mengenal.

Koordinasi dengan Menkomdigi hingga Polisi

Menkomdigi Meutya Hafid, Selasa (18/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Kami punya direktur siber. Dan kami sudah bertemu dengan Mbak Meutya (Menkomdigi Meutya Hafid) saya juga sudah bertemu dengan BSN, dan juga sudah bertemu kepolisian. Kepolisian kan juga punya tim siber," kata Karding.

Ia melanjutkan, "Ini kita mau berkolaborasi dengan mereka untuk membantu untuk mana yang iming-iming, mana yang benar, mana yang hoaks."

"Yang kedua, sebenarnya PR besar kami ke depan ini mensosialisasikan, mengampanyekan secara masif bagaimana supaya orang yang mau bekerja itu tidak dilarang. Silakan, tapi bagaimana dia prosedural. Sehingga kalau dia prosedural, kami punya keyakinan dengan data yang ada, ini data ya, itu mereka ini aman. Tapi kalau enggak prosedural, aduh, enggak aman sama sekali," ujar dia.