Karding Temui Kapolri, Bahas Perlindungan Pekerja Migran Ilegal dari TPPO

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/1/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, mengadakan pertemuan dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/1).

Pertemuan tersebut membahas rencana pembentukan desk khusus untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara non-prosedural dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam konferensi pers usai pertemuan, Abdul Kadir Karding menyampaikan urgensi kerja sama dengan Polri.

Menurutnya, mayoritas PMI yang menjadi korban eksploitasi atau perdagangan orang merupakan mereka yang berangkat secara non-prosedural atau ilegal.

“Rata-rata warga negara yang bekerja di luar negeri yang kena masalah baik itu terjadi eksploitasi, overcharging, ketidakadilan, bahkan mengarah ke human trafficking, itu adalah rata-rata mereka yang berangkat secara unprocedural. Poinnya 90%,”ujar Karding.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/1/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Sebagai solusi, Karding mengusulkan pembentukan desk khusus yang melibatkan tim dari Kementerian P2MI dan Polri. Desk ini akan fokus menangani kasus PMI non-prosedural serta modus-modus TPPO yang melibatkan sindikat maupun calo.

“Jadi kita akan bentuk desk khusus PMI unprocedural dan TPPO. Jadi nanti di sini akan ada tim kami dari kementerian maupun tim beliau (Kapolri) yang nanti akan ikut menangani unprocedural dan TPPO,” katanya.

Ia juga berharap desk tersebut dapat mengurangi jumlah PMI non-prosedural yang saat ini jauh lebih banyak dibandingkan yang berangkat secara prosedural.

“Itulah, kami minta tolong kepada Pak Kapolri untuk bisa ke depan kita pelan-pelan urai sehingga unprocedural ini berkurang,” ujarnya.

“Unprocedural ini bisa 1:2, 1:3, satu procedural, dua atau tiga yang unprocedural. Jadi angka unprocedural jauh lebih besar daripada angka procedural. ,” tambahnya.

Kapolri sendiri menyambut baik inisiatif tersebut. Ia memastikan Polri akan mendukung penuh rencana pembentukan desk khusus sebagai langkah untuk melindungi PMI legal dan ilegal dari TPPO.

“Jadi tentunya kami sangat mendukung penuh terkait dengan tindak lanjut dari rencana pembentukan desk ataupun Satgas TPPO, ” ujar Kapolri.

Listyo menekankan pentingnya langkah preventif dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Ia juga menegaskan, Polri siap bekerja sama dengan kementerian terkait untuk menyelamatkan dan melindungi PMI Ilegal yang menjadi korban TPPO.

“Jadi setelah ini kita akan melaksanakan rapat khusus untuk melakukan rencana dan langkah-langkah lebih lanjut,” ujarnya.

“Desk akan kita bentuk, dan ini setiap hari bisa digunakan untuk menerima laporan, pengaduan, sekaligus evaluasi, sekaligus langkah-langkah kita dalam melakukan langkah-langkah bersama,” jelasnya.